Disebut Jadi Kandidat Panglima TNI, Maruli Simanjuntak: Seluruh Kepala Staf Calon

Journalist Independent
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menanggapi santai namanya yang masuk dalam bursa calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Agus Subiyanto. Maruli menilai seluruh kepala staf angkatan memiliki peluang untuk menjadi kandidat pemimpin tertinggi TNI, meski hingga Rabu (7/10/2026), DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Panglima TNI.

Maruli menyampaikan tanggapan tersebut saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Ia tidak menunjukkan sikap berlebihan ketika wartawan menanyakan kemungkinan dirinya menggantikan Agus yang saat ini menjabat Panglima TNI.

“Ya nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon,” kata Maruli kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Pernyataan itu menunjukkan Maruli tidak ingin berspekulasi terlalu jauh mengenai isu pergantian pimpinan TNI. Ia juga tidak mengklaim telah memperoleh informasi resmi mengenai kemungkinan pencalonannya. Maruli hanya menegaskan bahwa peluang menjadi calon Panglima TNI tidak terbatas pada satu kepala staf angkatan.

Ketika awak media menanyakan kesiapan dirinya apabila Presiden menunjuknya sebagai calon Panglima TNI, Maruli kembali menjawab singkat. Ia tidak memberikan penjelasan panjang mengenai kemungkinan perubahan jabatan tersebut.

“Ya biasa,” katanya.

Wartawan kemudian menanyakan apakah Maruli telah menyiapkan bahan paparan untuk menghadapi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses apabila Presiden mengusulkan namanya sebagai calon Panglima TNI dan meminta persetujuan parlemen.

Alih-alih menjelaskan persiapan tersebut, Maruli menanggapi pertanyaan wartawan dengan nada bercanda.

“Haha mulai,” jawab Maruli santai.

Sikap Maruli itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kemungkinan pergantian Panglima TNI. Isu tersebut menjadi perbincangan setelah sejumlah nama disebut berpeluang mengisi jabatan yang kini dipegang Agus Subiyanto. Namun, munculnya nama seorang perwira tinggi dalam pemberitaan tidak otomatis berarti pemerintah telah memulai proses pergantian secara resmi.

Baca Juga  Panglima TNI Ungkap Alasan Siagakan 20.980 Prajurit di Jakarta

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga memberikan penjelasan mengenai kabar pergantian Panglima TNI. Ia menegaskan parlemen belum menerima surat dari Presiden yang berkaitan dengan pengajuan calon pengganti Agus.

Saat wartawan menanyakan isu tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026), Dasco mengaku belum mengetahui adanya keputusan pergantian Panglima TNI.

“Oh, Panglima TNI mau diganti?” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu kemudian memastikan belum ada surat resmi yang masuk ke DPR terkait rencana pergantian pimpinan tertinggi TNI.

“Sampai saat ini belum ada,” ujar Dasco.

Pernyataan Dasco menegaskan bahwa hingga saat itu DPR belum menerima dokumen resmi yang menjadi dasar pembahasan pencalonan Panglima TNI. Dengan demikian, isu mengenai nama-nama kandidat masih perlu dibedakan dari proses pengangkatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk memperoleh persetujuan parlemen. Karena itu, proses pergantian tidak cukup hanya dengan munculnya nama kandidat dalam pemberitaan atau perbincangan politik.

Undang-undang tersebut turut membuka kesempatan bagi perwira tinggi aktif dari setiap matra yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Ketentuan ini menjelaskan mengapa nama kepala staf dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dapat muncul dalam pembahasan kandidat. Meski demikian, keputusan mengenai calon yang diajukan tetap berada di tangan Presiden sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga  Cuaca Jakarta Hari Ini: Suhu 33 Derajat, Hujan Ringan Berpotensi Turun

Dalam mekanisme tersebut, DPR memiliki peran memberikan persetujuan terhadap calon yang diusulkan Presiden. Undang-undang menetapkan batas waktu bagi DPR untuk menyampaikan persetujuan, yakni paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, sejak permohonan persetujuan diterima. Aturan ini menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan yang harus dilalui dalam pengangkatan Panglima TNI.

Sementara itu, Jenderal Agus Subiyanto mulai menjabat Panglima TNI pada November 2023 setelah sebelumnya memimpin TNI Angkatan Darat. Kedudukannya sebagai Panglima TNI masih menjadi acuan dalam pemberitaan mengenai kemungkinan pergantian pucuk pimpinan militer tersebut.

Hingga pernyataan Maruli dan Dasco pada 6–7 Oktober 2026, belum ada Surpres pergantian Panglima TNI yang diterima DPR sebagaimana disampaikan Dasco. Karena itu, belum terdapat proses persetujuan calon pengganti di parlemen berdasarkan informasi tersebut.

Maruli sendiri tidak memberikan keterangan lebih jauh mengenai kemungkinan pencalonannya. Ia hanya menegaskan bahwa semua kepala staf angkatan dapat masuk dalam bursa calon Panglima TNI. Adapun keputusan mengenai siapa yang akan diusulkan Presiden masih bergantung pada proses resmi dan ketentuan hukum yang berlaku.