JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan parlemen belum menerima surat presiden (Surpres) maupun permohonan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI hingga Selasa (6/10/2026). Pernyataan itu disampaikan saat Dasco menanggapi isu pergantian Panglima TNI yang beredar.
Dasco menyampaikan hal tersebut ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku belum mengetahui adanya rencana pergantian pimpinan tertinggi TNI.
“Oh, Panglima TNI mau diganti?” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Dasco kemudian menegaskan DPR belum menerima surat dari Presiden terkait pergantian Panglima TNI. Selain itu, parlemen juga belum mendapatkan permohonan untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengganti.
“Sampai saat ini belum ada,” ujar Dasco.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hingga Selasa, belum ada proses pengajuan calon Panglima TNI yang masuk ke DPR sebagaimana disampaikan Dasco. Dengan demikian, isu pergantian pimpinan TNI belum disertai surat resmi yang diterima parlemen berdasarkan keterangan tersebut.
Meski kabar pergantian Panglima TNI menjadi perhatian, Dasco tidak menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan nama calon pengganti maupun waktu pelaksanaan pergantian. Ia juga tidak mengonfirmasi adanya keputusan Presiden terkait rencana tersebut.
Pergantian Kapolri Sudah Mendapat Persetujuan DPR
Isu pergantian Panglima TNI muncul setelah proses pergantian Kapolri memasuki tahap persetujuan parlemen. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surpres kepada DPR RI terkait pemberhentian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam surat tersebut, Presiden mengusulkan Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri. DPR kemudian menyetujui usulan pergantian Kapolri itu melalui rapat paripurna pada Kamis (1/10/2026).
Proses tersebut menunjukkan bahwa usulan pergantian Kapolri telah memasuki tahapan resmi di parlemen. DPR membahas usulan yang disampaikan Presiden sebelum memberikan persetujuan melalui rapat paripurna.
Berbeda dengan proses tersebut, pengajuan pergantian Panglima TNI belum tercatat masuk ke DPR hingga Selasa (6/10/2026), berdasarkan keterangan Dasco. Parlemen juga belum menerima permohonan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.
Perbedaan tahapan itu menjadi dasar untuk membedakan proses pergantian Kapolri yang telah memperoleh persetujuan DPR dengan isu pergantian Panglima TNI yang masih belum disertai pengajuan resmi kepada parlemen.
DPR Menunggu Pengajuan Resmi
Surpres dan permohonan uji kelayakan menjadi bagian penting dalam proses pergantian pejabat yang memerlukan keterlibatan DPR. Dalam kasus Panglima TNI, Dasco memastikan kedua hal tersebut belum diterima parlemen hingga waktu ia memberikan keterangan.
Namun, belum diterimanya surat resmi tidak dengan sendirinya memastikan apakah pemerintah memiliki atau tidak memiliki rencana pergantian Panglima TNI. Keterangan Dasco hanya menegaskan bahwa DPR belum menerima pengajuan terkait pergantian tersebut.
Hingga Selasa (6/10/2026), belum ada informasi dalam keterangan Dasco mengenai calon pengganti Panglima TNI ataupun jadwal uji kelayakan dan kepatutan. Perkembangan lebih lanjut masih bergantung pada keputusan dan proses resmi yang ditempuh pemerintah.
Dengan demikian, DPR belum memulai tahapan uji kelayakan calon Panglima TNI berdasarkan pengajuan Presiden. Sementara itu, proses pergantian Kapolri telah mendapatkan persetujuan parlemen melalui rapat paripurna pada 1 Oktober 2026.






