JAKARTA — Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman resmi menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Mengemban tugas baru tersebut, Dudung menegaskan akan meningkatkan upaya menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara.
“Masalah keutuhan, persatuan dan kesatuan negara ini yang harus kita tingkatkan kembali,” kata Dudung seusai pelantikan.
Dudung mengatakan penguatan persatuan dan kesatuan menjadi salah satu bagian dari tugasnya dalam mengawal pembangunan yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden Prabowo.
Selain itu, Kemenko Polkam di bawah kepemimpinannya akan mengawal berbagai program strategis nasional, program prioritas nasional, serta program unggulan pemerintah.
“Ini yang akan kita kawal,” ujarnya.
Dudung menyadari tugas sebagai Menko Polkam tidak ringan, terutama di tengah dinamika situasi politik dan keamanan saat ini.
Karena itu, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian serta lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.
“Langkah awal saya akan koordinasi dengan semua instansi terkait dari kelembagaan di bawah koordinasi Polhukam adalah sinkronisasi situasi keamanan saat ini untuk semakin kondusif,” kata Dudung.
Menurut dia, koordinasi tersebut akan dilakukan dengan melanjutkan sekaligus meningkatkan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan oleh pejabat sebelumnya.
Dudung dilantik menggantikan Djamari Chaniago dalam rangkaian reshuffle kabinet dan pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Kamis. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026.
Sebelum ditunjuk sebagai Menko Polkam, Dudung menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Jabatan tersebut kini diisi mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Dalam reshuffle yang sama, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain. Di antaranya Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Selain itu, Presiden melantik sejumlah wakil menteri dan pejabat lembaga negara, termasuk Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Komisaris Jenderal Polisi Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Presiden juga melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Radian Syam sebagai anggota Ombudsman, Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Muhammad Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Rangkaian pelantikan tersebut menjadi bagian dari reshuffle kabinet terbaru pemerintahan Prabowo, yang merupakan perombakan kabinet ketujuh dalam dua tahun masa pemerintahan. (bun)
