JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap strategi pemerintah dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Suahasil mengatakan APBN tidak hanya berfungsi sebagai penahan guncangan ekonomi, tetapi juga diarahkan menjadi katalis untuk menggerakkan konsumsi, investasi hingga ekspor.
“Di tengah dunia yang makin bergejolak, kebijakan fiskal harus makin adaptif dan mampu menyesuaikan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat,” ujar Suahasil, Rabu (23/9/2026).
Suahasil menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6 persen membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal, investasi, sektor swasta dan kebijakan moneter.
Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah adalah memperkuat investasi. Ia mencatat pertumbuhan investasi pada semester I 2026 mencapai 6,87 persen.
Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi sekitar 7 persen atau lebih. Pertumbuhan investasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penopang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Dari sisi belanja, pemerintah juga berupaya membuat APBN lebih adaptif terhadap kebutuhan perekonomian.
Hingga akhir Agustus 2026, realisasi belanja negara telah mencapai 59,7 persen dari pagu. Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai 65,2 persen dari target.
Suahasil mengatakan belanja negara perlu terus didorong agar memberikan dampak terhadap perekonomian. Namun, peningkatan belanja tetap harus dilakukan secara efisien agar kesehatan fiskal tetap terjaga.
Pemerintah juga menyiapkan strategi dari sisi penerimaan. Langkah yang ditempuh antara lain memperkuat kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas sistem Coretax.
Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperbaiki rasio pajak atau tax ratio.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan berbagai instrumen insentif perpajakan untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Suahasil mencatat nilai tax expenditure atau penerimaan pajak yang tidak dipungut sebagai konsekuensi pemberian insentif diperkirakan mencapai Rp576 triliun pada 2026. Nilai tersebut setara sekitar 2,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Insentif tersebut tidak semata-mata berarti penerimaan negara yang hilang. Kebijakan itu dirancang untuk menjaga aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi dan investasi, sehingga tetap memberikan dampak terhadap perekonomian,” kata Suahasil di Jakarta.
Pemerintah juga menempatkan Danantara sebagai salah satu katalis investasi.
Suahasil menegaskan Danantara bukan bagian dari APBN. Namun, lembaga tersebut dapat menjadi instrumen investasi yang menghubungkan kekuatan badan usaha milik negara (BUMN) dengan sektor swasta.
Menurut dia, peran tersebut diharapkan dapat membantu mendorong investasi pada sejumlah sektor yang menjadi prioritas pemerintah.
Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga memperhatikan keberlanjutan fiskal.
Defisit APBN 2026 diperkirakan berada di sekitar 2,85 persen terhadap PDB. Sementara itu, pemerintah merancang Rancangan APBN (R-APBN) 2027 dengan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
Pemerintah berharap kombinasi peningkatan penerimaan, efisiensi belanja, penguatan investasi dan strategi pembiayaan dapat menjaga kesehatan APBN sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau APBN-nya sehat, maka dunia usaha bisa meyakini bahwa program-program yang ada di dalam APBN itu akan bisa dijalankan sehingga dunia usaha akan memiliki kredit stabilitas,” ujar Suahasil. (bun)
