Kemendag Tegur 15 Pelaku Usaha yang Langgar Distribusi Minyakita

Journalist Independent
Kemendag Tegur 15 Pelaku Usaha yang Langgar Distribusi Minyakita.
Minyakita yang dijual di tingkat pengecer. Kemendag menemukan sejumlah pelanggaran dalam distribusi Minyakita.

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjatuhkan teguran tertulis kepada 15 pelaku usaha yang melanggar ketentuan distribusi Minyakita. Sanksi administratif itu diberikan setelah Kemendag menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengawasan rantai distribusi minyak goreng rakyat tersebut hingga 20 September 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, pengawasan menjangkau 36 pelaku usaha di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Petugas memeriksa rantai distribusi mulai dari produsen hingga pengecer untuk memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Kami sudah memberikan terhadap 15 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis,” ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Pengawasan tersebut mengungkap berbagai persoalan dalam penjualan dan penyaluran Minyakita. Temuan mencakup harga jual yang melampaui ketentuan, pelaporan distribusi yang tidak sesuai, hingga pelanggaran aturan pembelian di tingkat pengecer.

Kemendag juga memeriksa kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan perizinan dan administrasi pergudangan. Hasil pengawasan itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan distribusi.

Harga Jual dan Pelaporan Distribusi Jadi Sorotan

Salah satu pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan harga jual Minyakita. Petugas mendapati pelaku usaha yang menjual produk tersebut di atas ketentuan domestic price obligation (DPO) dan/atau harga eceran tertinggi (HET).

Ketentuan harga menjadi bagian penting dalam tata kelola distribusi Minyakita. Karena itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku, termasuk dalam menetapkan harga penjualan kepada konsumen.

Selain persoalan harga, Kemendag menemukan pelaku usaha yang tidak melaporkan penerimaan dan pendistribusian Minyakita melalui sistem SiMirah secara lengkap dan benar.

Baca Juga  Anggaran BGN 2027 Capai Rp240 Triliun, 97 Persen untuk Program MBG

Pelaporan tersebut menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam pengawasan distribusi. Ketidaklengkapan atau ketidakbenaran laporan masuk dalam daftar pelanggaran yang ditemukan petugas selama pemeriksaan terhadap pelaku usaha di tiga wilayah tersebut.

Namun, informasi yang disampaikan Kemendag belum merinci jumlah pelaku usaha yang melakukan setiap jenis pelanggaran. Pemerintah juga belum memaparkan secara terpisah berapa banyak pelanggaran terkait harga jual dan berapa banyak yang berkaitan dengan pelaporan melalui SiMirah.

Pengecer Langgar Aturan Pembelian Minyakita

Pengawasan Kemendag turut menyasar kegiatan penjualan di tingkat pengecer. Petugas menemukan sejumlah pengecer yang tidak membatasi pembelian Minyakita maksimal 12 liter per orang per hari sesuai ketentuan.

Batas pembelian tersebut menjadi salah satu aturan yang harus dipatuhi pengecer dalam menjual Minyakita kepada masyarakat. Temuan pelanggaran menunjukkan masih ada pelaku usaha yang belum menjalankan ketentuan tersebut sebagaimana mestinya.

Petugas juga mendapati pengecer yang tidak memasang informasi harga eceran tertinggi di tempat penjualan. Padahal, informasi harga diperlukan agar pembeli dapat mengetahui ketentuan harga yang berlaku saat bertransaksi.

Tidak adanya informasi HET menjadi salah satu temuan dalam pengawasan yang dilakukan Kemendag. Meski demikian, data yang disampaikan belum menjelaskan lokasi toko yang melakukan pelanggaran tersebut ataupun jumlah pengecer yang tidak memasang informasi harga.

Pelanggaran pada tingkat pengecer menjadi bagian dari rangkaian persoalan distribusi yang diperiksa pemerintah. Pengawasan tidak hanya menilai harga produk, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan pembelian dan kewajiban memberikan informasi kepada konsumen.

Perizinan Usaha dan Dokumen Gudang Diperiksa

Selain menemukan persoalan harga dan tata cara penjualan, Kemendag mengidentifikasi pelanggaran administratif terkait perizinan usaha. Sejumlah pelaku usaha diketahui tidak memiliki perizinan berusaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Baca Juga  IHSG Bangkit ke 5.387,91, Aturan Saham HSC Jadi Ujian Baru Kepercayaan Investor

Petugas juga menemukan ketidaksesuaian terkait nomor induk berusaha (NIB). Temuan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pelaku usaha dalam rantai distribusi Minyakita.

Persoalan lain berkaitan dengan tanda daftar gudang. Kemendag menemukan pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen tersebut, baik dalam pemeriksaan terhadap produsen maupun pengecer.

“Kelima, tidak memiliki tanda daftar gudang. Ini beberapa temuan yang kami lakukan terhadap para pelaku, baik itu produsen maupun pengecer,” jelas Bambang.

Temuan perizinan dan dokumen pergudangan memperlihatkan bahwa pengawasan Kemendag mencakup aspek administratif selain kepatuhan terhadap harga dan mekanisme distribusi. Pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan sesuai kegiatan yang dijalankan agar proses penyaluran Minyakita mengikuti ketentuan.

Namun, informasi awal belum merinci jumlah pelaku usaha yang bermasalah dalam aspek perizinan, NIB, maupun tanda daftar gudang. Kemendag juga belum menyebutkan identitas masing-masing pelaku usaha yang menerima teguran tertulis.

15 Pelaku Usaha Dikenai Teguran Tertulis

Berdasarkan hasil pengawasan hingga 20 September 2026, Kemendag menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada 15 pelaku usaha yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut menjadi tindak lanjut atas temuan petugas selama pemeriksaan distribusi Minyakita di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Bambang mengatakan langkah itu merupakan bagian dari upaya mendorong pelaku usaha mematuhi ketentuan tata kelola dan distribusi Minyakita. Pemerintah memeriksa kepatuhan pelaku usaha dari tingkat produsen hingga pengecer agar pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Meski 15 pelaku usaha telah menerima teguran tertulis, Kemendag belum merinci apakah seluruh jenis pelanggaran yang ditemukan dikenai sanksi dengan cara yang sama atau apakah terdapat tindak lanjut tambahan terhadap pelaku tertentu.

Pengawasan tersebut juga belum disertai rincian mengenai nilai barang yang terkait dengan pelanggaran maupun dampak langsungnya terhadap konsumen. Informasi yang disampaikan berfokus pada jenis pelanggaran dan pemberian sanksi administratif.

Baca Juga  Saham CUAN Terdepak dari LQ45 dan IDX80, Anjlok 5 Persen: Jual atau Tahan?

Kemendag melalui pengawasan ini menekankan kepatuhan terhadap aturan distribusi Minyakita, mulai dari ketentuan harga dan pelaporan hingga perizinan serta administrasi gudang. Penanganan terhadap temuan selanjutnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan kewenangan instansi terkait.