JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran sekitar Rp240,2 triliun untuk tahun anggaran 2027. Sebagian besar anggaran tersebut diarahkan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total anggaran tersebut, sekitar 97 persen dialokasikan untuk kebutuhan program makan, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional BGN.
Besarnya porsi anggaran untuk MBG menunjukkan program tersebut tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam kebijakan pangan dan gizi nasional.
Berdasarkan rincian yang disampaikan BGN, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG serta kebutuhan yang berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Alokasi anggaran juga berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan program yang memiliki cakupan penerima manfaat sangat luas. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Besarnya anggaran MBG sebelumnya juga mendapat perhatian karena program tersebut melibatkan jaringan SPPG di berbagai daerah.
BGN terus melakukan penguatan tata kelola program, termasuk mendorong sistem pelaporan digital dan peningkatan kemampuan pengelola SPPG dalam mengelola administrasi serta laporan keuangan.
Di tengah besarnya anggaran yang disiapkan, pengawasan menjadi tantangan tersendiri.
Apalagi, BGN baru-baru ini menemukan dugaan pemalsuan dokumen pada sejumlah SPPG dan menegaskan pelanggaran dapat diproses secara hukum.
Dengan anggaran mencapai sekitar Rp240 triliun, pelaksanaan MBG pada 2027 akan menjadi salah satu program pemerintah dengan kebutuhan pembiayaan besar.
Efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan penerima manfaat menjadi dua hal yang akan menentukan sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah. (*)
