JAKARTA — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah mengkaji kebutuhan pembiayaan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN).
“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” kata Brian dalam keterangan di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Kemdiktisaintek Petakan Kebutuhan Setiap PTN
Selain menghitung biaya standar setiap mahasiswa, Kemdiktisaintek juga memetakan kondisi masing-masing PTN. Pemerintah melihat kebutuhan pembiayaan setiap kampus sekaligus jumlah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
Data tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan skema pelaksanaan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk penerapan kebijakan secara menyeluruh maupun melalui tahapan tertentu.
Jika seluruh kebutuhan dan prasyarat sudah terpenuhi, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan kebijakan secara langsung. Namun, apabila masih terdapat sejumlah kendala, pemerintah menyiapkan skema bertahap.
Pendidikan Gratis Bisa Diterapkan Bertahap
Brian mengatakan pemerintah akan melaporkan hasil perhitungan kebutuhan pembiayaan kepada Presiden. Pemerintah juga akan menyusun kemungkinan tahapan implementasi jika kebijakan belum dapat berjalan secara penuh.
“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tetapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya pada 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” ujar Brian.
Penghitungan tersebut masih berjalan untuk memastikan pemerintah memiliki data yang cukup sebelum menentukan kebijakan. Selain kebutuhan kampus, pemerintah turut menghitung jumlah mahasiswa sehingga kebutuhan pembiayaan dapat terlihat secara menyeluruh.
KIP Kuliah Tetap Dievaluasi
Kemdiktisaintek juga mengevaluasi berbagai program bantuan pendidikan yang sudah berjalan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi. Salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Pemerintah akan mengkaji sejumlah pilihan kebijakan untuk memastikan masyarakat dari kelompok ekonomi tidak mampu tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Brian menegaskan, perluasan akses pendidikan tinggi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menerjemahkan arahan Presiden ke dalam kebijakan yang terukur.
“Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tutur Brian.
