Journalist Independent, MAKASSAR – Sejumlah proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah masih menjadi pekerjaan besar pemerintah pusat di Sulawesi Selatan (Sulsel) setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dari bendungan di Kabupaten Gowa hingga stadion baru di Makassar, pembangunan tersebut membawa harapan bagi konektivitas, pertanian, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Memasuki 20 Oktober 2026, sejumlah proyek warisan pemerintahan sebelumnya masih berlanjut. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menggarap sejumlah agenda baru, termasuk peningkatan jalan daerah dan persiapan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Namun, perkembangan setiap proyek tidak sama. Sebagian telah memasuki tahap konstruksi, sedangkan lainnya masih membutuhkan penyelesaian administrasi, kepastian lokasi, dan dukungan pembiayaan sebelum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai kesinambungan pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting untuk memperkuat perekonomian Sulsel.
“Proyek yang sudah berjalan tidak terhenti, sementara kebutuhan infrastruktur baru tetap mendapat perhatian,” kata Andi Iwan, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik. Jalan, bendungan, dan jaringan transportasi perlu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang memadai, kata dia, dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, dan memperluas pemerataan pembangunan antardaerah.
Bendungan Jenelata Ditargetkan Rampung Juni 2028
Salah satu proyek besar yang masih dikerjakan pemerintah pusat ialah Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa. Proyek senilai sekitar Rp4,15 triliun tersebut mulai dibangun pada Desember 2023 dan berlanjut selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Berdasarkan laporan perkembangan hingga akhir Juni 2026, progres fisik bendungan mencapai 31,72 persen. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai pada Juni 2028.
Bendungan ini dirancang menampung sekitar 223,6 juta meter kubik air. Kapasitas tersebut diharapkan memperkuat ketersediaan air baku, mendukung irigasi pertanian, serta membantu mengendalikan banjir di Gowa dan wilayah sekitarnya.
Jika beroperasi sesuai perencanaan, Bendungan Jenelata diproyeksikan mendukung layanan irigasi untuk sekitar 25.783 hektare lahan pertanian.
Manfaat tersebut penting bagi petani yang bergantung pada ketersediaan air, terutama ketika pola musim hujan dan kemarau berubah. Pengelolaan air yang lebih baik juga berpotensi membantu menjaga produktivitas pertanian ketika curah hujan tidak menentu.
Meski demikian, manfaat bendungan baru dapat dirasakan secara optimal setelah konstruksi dan fasilitas pendukungnya selesai serta sistem distribusi air berfungsi sesuai rencana.
Stadion Sudiang Bangkitkan Harapan Suporter PSM Makassar
Di Kota Makassar, pembangunan Stadion Sudiang menjadi proyek yang paling dinantikan pencinta sepak bola Sulsel. Stadion berstandar internasional di Kecamatan Biringkanaya itu dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat sekitar Rp674,9 miliar.
Pengerjaan berlangsung dengan skema pembiayaan tahun jamak dan ditargetkan rampung pada 2027. Hingga akhir September 2026, progres pembangunan dilaporkan mencapai sekitar 22,24 persen.
Pekerjaan difokuskan pada struktur tribun penonton, termasuk tribun barat, timur, dan utara.
Kehadiran stadion baru menjadi harapan tersendiri setelah Stadion Mattoanging Andi Matalatta dibongkar pada 2020. Sejak itu, PSM Makassar tidak lagi memiliki stadion kandang di Kota Makassar untuk menggelar pertandingan seperti sebelumnya.
Stadion Sudiang diharapkan menghidupkan kembali atmosfer pertandingan sepak bola di ibu kota Sulsel. Selain mendukung kegiatan olahraga, fasilitas tersebut berpotensi menggerakkan ekonomi di sekitarnya melalui aktivitas perdagangan, jasa, dan penyelenggaraan acara.
Meski demikian, pembangunan stadion perlu dibedakan dari proyek yang secara formal tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Nilai strategisnya bagi masyarakat tidak otomatis menjadikan proyek tersebut berstatus PSN.
Kereta Api Makassar-Parepare dan Kawasan Industri Takalar
Pemerintahan Prabowo juga melanjutkan agenda pengembangan jalur kereta api Makassar-Parepare. Proyek yang menjadi bagian dari rencana jaringan perkeretaapian Trans-Sulawesi tersebut telah dimulai sejak 2015, dengan sebagian jalur beroperasi sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.
Tantangan pengembangan jalur ini bukan sekadar membangun rel. Pemerintah juga perlu memastikan kesinambungan pembiayaan, ketersediaan layanan, serta integrasi angkutan penumpang dan barang dengan kawasan industri maupun pelabuhan.
Jika jaringan berkembang sesuai rencana, kereta api berpeluang menjadi alternatif transportasi yang memperkuat hubungan antardaerah. Namun, manfaat ekonominya akan bergantung pada kelengkapan jaringan dan tingkat pemanfaatan layanan.
Sementara itu, Kawasan Industri Takalar menjadi bagian dari agenda pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi. Profil perencanaan sebelumnya mencatat nilai investasi sekitar Rp6,89 triliun.
Pengembangan kawasan tersebut diharapkan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah komoditas Sulsel. Akan tetapi, nilai investasi dalam perencanaan tidak dapat disamakan dengan realisasi belanja atau pembangunan fisik yang sudah terlaksana.
Rp258,17 Miliar untuk Penanganan 22 Ruas Jalan
Selain proyek besar, pemerintah pusat mengalokasikan Rp258,17 miliar melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 untuk menangani 22 ruas jalan sepanjang 62,54 kilometer di Sulsel.
Pekerjaan tersebut tersebar di 20 kabupaten dan kota. Program ini diarahkan untuk memperbaiki konektivitas daerah sekaligus mendukung mobilitas masyarakat.
Sejumlah proyek dengan alokasi besar meliputi peningkatan Jalan Soro-Labata di Kabupaten Wajo senilai Rp20,15 miliar, Jalan Koridor I di Kabupaten Sinjai sebesar Rp19,93 miliar, serta Jalan Kalamassang-Moti di Kabupaten Bantaeng senilai Rp19,77 miliar.
Perbaikan jalan daerah berperan penting bagi wilayah yang mengandalkan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Jalan yang lebih baik dapat memperlancar pengiriman hasil produksi menuju pasar serta membantu masyarakat menjangkau sekolah dan fasilitas kesehatan.
Namun, keberhasilan program juga bergantung pada mutu pekerjaan dan pemeliharaan setelah proyek selesai.
PSEL Mamminasata Rp3 Triliun Masih Memerlukan Persiapan
Pemerintah pusat turut mendorong pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk kawasan Mamminasata, yang mencakup Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar.
Proyek dengan rencana investasi sekitar Rp3 triliun itu ditujukan untuk membantu mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus mengolah sampah menjadi sumber energi.
Perjanjian kerja sama pembangunan PSEL ditandatangani pada 4 April 2026 oleh Pemerintah Provinsi Sulsel bersama pemerintah daerah terkait. Namun, proyek tersebut masih membutuhkan penyelesaian tahapan persiapan, termasuk persoalan lokasi dan aspirasi masyarakat.
Rencana pembangunan fasilitas di kawasan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Makassar, sebelumnya menjadi pembahasan pemerintah kota. Hingga Agustus 2026, persoalan penetapan lokasi masih dibicarakan.
Karena itu, PSEL belum dapat diperlakukan sebagai proyek yang telah memasuki konstruksi penuh. Kepastian lokasi, perizinan, dan kesiapan pelaksanaan tetap menentukan kelanjutannya.
Konektivitas Sulsel Dinilai Masih Perlu Diperkuat
Andi Iwan juga menyoroti keterbatasan jaringan jalan tol di Sulsel. Menurut dia, pembangunan konektivitas perlu memperoleh perhatian lebih besar agar sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Ia menyebut panjang jalan tol di Sulsel baru sekitar 25 kilometer. Kondisi tersebut dinilainya belum memadai untuk menjawab kebutuhan transportasi antardaerah.
“Di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra yang akrab disapa AIA itu menekankan pentingnya peningkatan konektivitas pada koridor utama, termasuk Makassar-Parepare.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Sulsel pada 18 September 2026, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan transportasi harus memperhatikan keselamatan dan kualitas pelayanan.
“Keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas bagi masyarakat pengguna,” katanya.
Dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan berlanjutnya sejumlah agenda infrastruktur di Sulsel.
Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang diumumkan.
Penyelesaian konstruksi, kepastian operasional, pemeliharaan, dan pemerataan manfaat akan menentukan sejauh mana pembangunan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. (*)
