Kemenkes Catat 283.270 Kasus ISPA di Tujuh Provinsi
Selain penegakan hukum, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah. Kemenkes mencatat sebanyak 283.270 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Dari total tersebut, sebanyak 63.711 kasus dialami balita. Sementara itu, kelompok usia di atas lima tahun mencatat 219.559 kasus.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti menjelaskan, pihaknya mendeteksi 12 daerah berbahaya yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau. Data tersebut dihimpun hingga Selasa (13/10/2026) pukul 13.30 WIB.
Then menjelaskan, asap karhutla mengandung sejumlah polutan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama ketika masyarakat terpapar dalam jangka waktu tertentu.
“Tentunya ini berakibat terhadap risiko kesehatan, karena kita tahu asap kebakaran hutan dan lahan mengandung partikel halus yaitu PM 2.5, maupun karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti ISPA,” ucap Then dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Partikel halus PM2.5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Paparan asap juga berpotensi memperburuk kondisi orang yang memiliki penyakit pernapasan sebelumnya, seperti asma, serta memicu iritasi pada mata dan kulit.
Kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan penyakit penyerta, perlu mendapat perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk.
Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan Catat Kasus Tertinggi
Berdasarkan data Kemenkes, kasus ISPA tersebut tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota. Kalimantan Selatan mencatat angka tertinggi dengan 74.636 kasus, disusul Sumatera Selatan sebanyak 74.458 kasus.
“Secara kumulatif ini ada 283.270 dengan kasus terbanyaknya di usia di atas 5 tahun yaitu 219.559 di 7 provinsi, 63 kabupaten/kota. Dan paling banyak kalau kita lihat di Kalimantan Selatan sebanyak 74.636, diikuti oleh Sumatera Selatan 74.458,” kata dia.
Angka tersebut menggambarkan besarnya beban kasus ISPA yang tercatat di wilayah pemantauan Kemenkes selama periode pelaporan. Meski demikian, angka kumulatif tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kasus ISPA disebabkan langsung oleh asap karhutla.
ISPA dapat dipengaruhi sejumlah faktor, sedangkan hubungan antara kondisi udara dan kasus penyakit perlu dinilai berdasarkan data paparan, waktu kejadian, serta faktor kesehatan lainnya.
Karena itu, pemantauan kualitas udara dan perkembangan kasus penyakit menjadi penting untuk membantu pemerintah menentukan langkah perlindungan masyarakat di daerah terdampak.
Untuk mengantisipasi peningkatan kasus, Kemenkes menjalankan berbagai upaya promotif dan preventif. Salah satunya melalui edukasi kepada masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla.
Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah gangguan kesehatan, antara lain ISPA, pneumonia, asma, serta iritasi mata dan kulit. Kemenkes juga memantau ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), berikut kapasitas pelayanan di puskesmas dan rumah sakit.
Selain itu, surveilans kualitas udara dalam ruangan dilakukan agar dinas kesehatan dan puskesmas dapat memantau kondisi udara di wilayah masing-masing.
“Demikian juga kami melakukan surveilans kualitas udara dalam ruangan sehingga Dinas maupun Puskesmas memantau dan menginput data sehingga kita tahu peningkatan kadar udara di dalam ruang maupun luar ruangan untuk wilayah masing-masing Puskesmas,” ucapnya.
Kemenkes juga telah menerbitkan surat kewaspadaan bagi dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak karhutla. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan petugas sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan ketika mengalami gangguan kesehatan.
Di bidang pendidikan, Kemenkes merekomendasikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di wilayah terdampak kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan asap bagi anak-anak apabila kondisi udara tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan.
“Dan tentunya seluruh pos dan Puskesmas yang ada di wilayah eh 7 provinsi tersebut kami siapkan termasuk rumah sakit, labkesmas, maupun PSC 119-nya,” tuturnya.
Penetapan sembilan korporasi sebagai tersangka dan pencatatan ratusan ribu kasus ISPA memperlihatkan dua sisi persoalan karhutla, yakni penegakan hukum atas dugaan tindak pidana dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Penanganan yang menyeluruh membutuhkan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran, pembuktian tanggung jawab pihak-pihak yang diduga terlibat, serta upaya pencegahan agar kebakaran tidak berulang.
Pada saat yang sama, masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan informasi kualitas udara yang mudah diakses, pelayanan kesehatan yang memadai, dan panduan untuk mengurangi paparan asap.
Apabila asap pekat terjadi, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan, menutup celah masuknya asap ke dalam rumah, serta menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar. Orang yang mengalami sesak napas atau gejala berat perlu segera mencari pertolongan medis.
Dengan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, dan sektor kesehatan, penanganan karhutla diharapkan tidak berhenti pada penindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan dan mengurangi risiko bagi masyarakat.
