Puan Maharani Hormati Putusan MK soal Gugatan Ijazah Gibran

Journalist Independent
Ketua DPR RI, Puan Maharani

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Puan mengatakan seluruh pihak perlu menghormati proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan di MK. Ia menegaskan DPR menghormati apa pun keputusan yang nantinya dibacakan hakim konstitusi dalam perkara tersebut.

“Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK dan apa pun keputusannya kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK,” kata Puan kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Puan juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan. Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyatakan akan menghormati proses konstitusi yang berjalan, termasuk apabila muncul perkembangan hukum lanjutan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan penggantian Gibran sebagai wakil presiden, Puan kembali menekankan sikap yang sama.

“Kita menghormati proses yang sedang berjalan,” katanya.

Pernyataan Puan disampaikan menjelang agenda pembacaan putusan MK pada Selasa (6/10/2026) malam. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK Dijadwalkan Membacakan Putusan

Berdasarkan informasi dalam materi perkara, MK menjadwalkan pengucapan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada pukul 20.00 WIB di Gedung MK, Jakarta.

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Sejumlah advokat, termasuk Bambang Widjojanto dan Refly Harun, disebut menjadi bagian dari tim kuasa hukum yang mewakili para pemohon.

Baca Juga  Puan Minta Pemerintah Mitigasi Curah Hujan Tinggi Usai Banjir Bandang Solok

Gugatan itu mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta MK memeriksa persoalan tersebut dalam kaitannya dengan keabsahan hasil pemilihan umum.

Pokok perkara tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, substansi gugatan dan argumentasi para pihak tetap harus dibaca berdasarkan dokumen perkara serta pertimbangan hukum yang nantinya disampaikan MK.

Sebelum putusan dibacakan, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa gugatan para pemohon akan dikabulkan atau ditolak. Penilaian terhadap dalil yang diajukan berada dalam kewenangan hakim konstitusi.

Puan Tekankan Penghormatan terhadap Proses Konstitusi

Sikap Puan yang memilih menghormati proses hukum menunjukkan bahwa ia belum memberikan penilaian mengenai hasil perkara tersebut. Ia juga tidak menyatakan bahwa pemakzulan atau penggantian wakil presiden akan terjadi setelah putusan MK dibacakan.

Pemakzulan merupakan persoalan konstitusional yang memiliki prosedur tersendiri. Karena itu, kemungkinan tersebut tidak dapat disamakan secara otomatis dengan gugatan yang sedang diperiksa MK mengenai persyaratan pencalonan dalam Pemilu 2024.

Setiap perkembangan lanjutan perlu mengacu pada isi putusan dan mekanisme konstitusi yang berlaku. Putusan atas suatu perkara juga harus dibedakan dari proses politik maupun hukum lain yang mungkin muncul setelahnya.

Pernyataan Puan tidak merinci langkah DPR apabila putusan MK memunculkan persoalan lanjutan. Ia hanya menegaskan bahwa proses yang berlangsung di lembaga peradilan konstitusi harus dihormati.

Dengan demikian, perhatian publik terhadap perkara ini tertuju pada putusan MK yang dijadwalkan dibacakan pada Selasa malam. Hasil putusan tersebut akan menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana hakim konstitusi menilai permohonan yang diajukan para pemohon.