JAKARTA — Pergantian puluhan pejabat di tubuh Polri pada awal kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto menghadirkan pekerjaan besar selain sekadar mengisi jabatan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta para perwira yang mendapat amanah baru menjadikan kedekatan dengan masyarakat sebagai prioritas dalam menjalankan tugas.
Kompolnas menilai rotasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri harus mendukung visi yang dibawa Suyudi, yakni membangun Polri yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, pejabat baru tidak cukup hanya mengejar target organisasi, tetapi juga perlu memperbaiki cara berinteraksi dengan warga.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam alias Cak Anam mengatakan ada dua tantangan utama yang perlu segera dijawab para pejabat baru. Pertama, membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat. Kedua, mempercepat penanganan berbagai pengaduan serta laporan yang disampaikan warga.
“Apa yang paling penting dalam konteks ini dan menjadi tantangan para pejabat baru? Ya, yang pertama memang salah satu visi misi yang ditonjolkan, yang sering diucapkan di publik oleh Kapolri Jenderal Suyudi adalah mendekatkan polisi kepada masyarakat,” kata Cak Anam, Minggu (4/10/2026).
Menurut dia, kedekatan antara polisi dan masyarakat tidak akan tumbuh hanya melalui slogan. Polri membutuhkan perubahan budaya kerja agar para anggotanya lebih terbuka, sederhana dalam berinteraksi, dan tidak menciptakan jarak dengan warga.
Cak Anam menyebut pendekatan low profile dapat menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan tersebut. Sikap itu dinilai penting agar masyarakat tidak merasa berhadapan dengan institusi yang terlalu berjarak ketika membutuhkan bantuan kepolisian.
“Kedekatan dengan masyarakat kalau tidak ada kebudayaan baru, ya, salah satunya adalah low profile, ya nggak memungkinkan ada kedekatan polisi dengan masyarakat,” tuturnya.
Selain membangun komunikasi yang lebih dekat, Kompolnas juga meminta Polri memperkuat mekanisme penanganan laporan masyarakat. Sistem yang sudah berjalan perlu terus dikembangkan agar keluhan warga tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan.
Kecepatan merespons pengaduan, menurut Cak Anam, menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan mereka mendapat perhatian dan tindak lanjut yang jelas.
Karena itu, rotasi pejabat di lingkungan Polri juga perlu dilihat dari kemampuan setiap pejabat dalam menerjemahkan visi dan misi baru tersebut ke dalam kerja nyata.
“Ini otoritas Pak Kapolri untuk memilih orang-orang terbaik, ya, untuk mengisi sekian jabatan, ya, agar visi misi yang dia sudah sampaikan di berbagai kesempatan, ya, bisa terlaksana dan hasilnya, memuaskan,” jelasnya.
Suyudi Rotasi 88 Perwira Polri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Polri tidak lama setelah menerima panji Tribrata dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Telegram itu mencatat 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang mendapat mutasi. Pergantian tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari pejabat utama Mabes Polri hingga kepala kepolisian daerah.
Dari total 88 personel, sebanyak 70 perwira memperoleh promosi atau menempati jabatan baru.
Kompolnas melihat penempatan para perwira tersebut sebagai bagian dari kewenangan Kapolri untuk membangun susunan organisasi yang mampu menjalankan agenda kepolisian ke depan.
Namun, tantangan berikutnya berada di tangan para pejabat yang kini mengemban jabatan baru. Mereka dituntut membuktikan bahwa rotasi tersebut tidak berhenti sebagai perubahan struktur, melainkan menghasilkan perubahan dalam pelayanan kepolisian.
Kedekatan dengan masyarakat, budaya kerja yang lebih rendah hati, serta respons cepat terhadap pengaduan warga menjadi sejumlah indikator yang akan menentukan apakah visi “Polri Bersama Masyarakat” benar-benar terasa hingga ke tingkat pelayanan. (*)
