JAKARTA – Memasuki Oktober 2026, perhatian keluarga penerima manfaat kembali tertuju pada penyaluran bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memasuki tahap 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan secara pasti untuk seluruh wilayah. Karena itu, penerima bantuan sebaiknya tidak hanya menunggu jadwal, tetapi juga mengecek kembali status kepesertaan sebelum periode penyaluran dimulai.
Perubahan data menjadi hal penting karena penyaluran bansos kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Laman resmi Cek Bansos Kemensos menyebut desil menggambarkan kelompok kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi dan sifatnya dinamis. Desil 1 sampai 4 atau 40 persen keluarga terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan Sembako.
Artinya, status penerima tidak semata-mata bergantung pada apakah seseorang pernah mendapatkan bantuan pada tahap sebelumnya. Pemutakhiran data dapat memengaruhi sasaran bantuan pada tahap berikutnya.
PKH Tahap 4, Nominal Berbeda Sesuai Komponen
Besaran PKH tidak sama untuk setiap keluarga. Nilai bantuan mengikuti komponen yang terdapat dalam keluarga penerima manfaat.
Berikut rincian bantuan PKH untuk setiap kategori:
- Ibu hamil atau masa nifas: Rp750.000
- Anak usia 0-6 tahun: Rp750.000
- Anak sekolah tingkat SD: Rp225.000
- Anak sekolah tingkat SMP: Rp375.000
- Anak sekolah tingkat SMA: Rp500.000
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
- Lanjut usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000
Nilai tersebut mengikuti komponen yang tercatat dalam keluarga penerima. Jika satu keluarga memiliki beberapa komponen, jumlah bantuan menyesuaikan ketentuan masing-masing komponen.
Karena itu, nominal yang diterima setiap KPM bisa berbeda meskipun pencairannya berlangsung pada tahap yang sama.
BPNT Tahap 4 Berpotensi Rp600.000
Berbeda dari PKH, bantuan pangan atau BPNT menggunakan besaran bantuan yang lebih sederhana.
Alokasi bantuan mencapai Rp200.000 per bulan untuk setiap KPM. Jika penyaluran tiga bulan dilakukan sekaligus, penerima dapat memperoleh total Rp600.000 untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Namun, waktu penyaluran dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. KPM perlu mengikuti informasi dari penyalur yang ditetapkan untuk memastikan kapan bantuan dapat diambil atau masuk ke rekening.
Jangan Abaikan Perubahan Data DTSEN
Salah satu hal yang perlu diperhatikan penerima bansos menjelang tahap 4 adalah status data sosial ekonomi.
Laman Cek Bansos Kemensos saat ini menggunakan DTSEN sebagai sumber data. Sistem tersebut juga menampilkan desil kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Desil 1 menunjukkan kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Desil juga dapat berubah setelah data diperbarui. Jika kondisi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun fitur yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya, data tersebut akan melalui proses perhitungan ulang secara berkala.
Cara Cek Status Bansos Tahap 4
Pengecekan status penerima dapat dilakukan secara mandiri melalui laman Cek Bansos Kemensos.
KPM cukup menyiapkan NIK 16 digit yang tercantum pada KTP. Setelah memasukkan NIK dan kode verifikasi, sistem akan menampilkan hasil pencarian data penerima manfaat apabila data ditemukan.
Penerima juga perlu memastikan nama, NIK, dan data keluarga sesuai dengan dokumen kependudukan. Ketidaksesuaian data dapat menjadi persoalan ketika proses verifikasi atau penyaluran berlangsung.
Bansos Cair Lewat Bank atau Pos
Penyaluran PKH dan bantuan Sembako dapat menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan bagi masing-masing KPM. Penyalur dapat melibatkan bank Himbara, PT Pos Indonesia, maupun rekening atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Sebelum pencairan, KPM sebaiknya memastikan dokumen kependudukan tetap valid dan mengikuti informasi penyaluran dari pemerintah daerah atau pihak penyalur.
Bagi penerima yang menemukan ketidaksesuaian data, proses pembaruan sebaiknya dilakukan melalui jalur resmi. Pengajuan perubahan data juga tidak otomatis membuat seseorang langsung masuk sebagai penerima karena penetapan sasaran tetap mengikuti hasil pemutakhiran dan pemeringkatan kesejahteraan.
Dengan periode tahap 4 yang memasuki Oktober 2026, pengecekan status menjadi langkah penting sebelum menunggu pencairan PKH maupun bantuan Sembako. KPM dapat memantau perubahan status secara berkala melalui kanal resmi agar tidak melewatkan informasi terbaru mengenai penyaluran. (Why)
