OJK Blacklist 17 Pelaku Manipulasi Saham hingga 10 Tahun, Raup Untung Ilegal Rp23,77 Miliar

Journalist Independent
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Dok: Istimewa)

Journalist Independent, JAKARTA – Permainan harga saham yang membuat investor seolah-olah melihat aktivitas perdagangan normal kini berujung hukuman berat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada 17 orang yang terlibat dalam tiga perkara manipulasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hukuman yang diberikan tidak main-main. Para pelaku dilarang beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) selama lima hingga 10 tahun.

OJK juga memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau disgorgement senilai total Rp23,77 miliar. Selain itu, regulator meminta penutupan 16 rekening efek yang digunakan dalam praktik manipulasi tersebut.

Tiga emiten yang terseret dalam perkara ini adalah PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

Penindakan tersebut menjadi peringatan bagi pelaku pasar modal bahwa transaksi saham yang sengaja menciptakan kesan semu mengenai aktivitas perdagangan dapat berujung pada larangan beraktivitas dalam waktu panjang.

OJK menilai manipulasi perdagangan bukan sekadar pelanggaran aturan transaksi. Praktik tersebut dapat merusak proses pembentukan harga saham yang seharusnya berlangsung berdasarkan permintaan dan penawaran sebenarnya.

Regulator juga menyoroti dampaknya terhadap kepercayaan investor. Ketika harga saham terbentuk melalui transaksi yang direkayasa, investor berpotensi mengambil keputusan berdasarkan informasi pasar yang menyesatkan.

“Manipulasi yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi,” tegas OJK dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Manipulasi Saham HOMI hingga SMDM Terbongkar

Dari tiga perkara tersebut, kasus saham HOMI menjadi salah satu yang berujung pada hukuman paling berat.

OJK menemukan dugaan manipulasi perdagangan saham HOMI selama periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. Dalam pemeriksaan, regulator mengidentifikasi pola transaksi yang melibatkan 15 rekening efek.

Baca Juga  Harga Emas Sabtu 14 November 2024 Anjlok Lagi

Atas perkara tersebut, tiga orang dijatuhi larangan beraktivitas di sektor PMDK selama 10 tahun. Mereka juga dilarang menjadi nasabah perusahaan efek, baik secara langsung maupun tidak langsung.

OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp6,89 miliar.

Kasus berikutnya berkaitan dengan saham SAMF yang terjadi pada 4 hingga 19 Mei 2021. OJK menemukan pola transaksi menggunakan alamat yang sama di PT Bintang Pagi Kapital.

Pola tersebut dinilai tidak menggambarkan interaksi permintaan dan penawaran saham yang sebenarnya.

Dalam perkara SAMF, OJK menjatuhkan sanksi kepada lima orang dengan masa larangan lima hingga 10 tahun. Selain itu, PT Surapon Berkah Makmur juga dilarang beraktivitas di sektor PMDK selama lima tahun.

Nilai keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan dari perkara ini mencapai Rp12,55 miliar. Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan dua kasus lainnya.

Sementara itu, perkara saham SMDM berlangsung pada 6 September hingga 18 Oktober 2022. OJK menjatuhkan larangan beraktivitas selama lima tahun kepada sembilan orang yang terlibat.

Total keuntungan tidak sah dalam kasus ini mencapai Rp4,32 miliar.

Jika digabungkan, ketiga perkara tersebut menghasilkan kewajiban pengembalian dana sebesar Rp23,76 miliar berdasarkan penjumlahan nilai masing-masing kasus, atau sekitar Rp23,77 miliar sebagaimana diumumkan OJK.

OJK menegaskan penegakan hukum tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Pengembalian keuntungan ilegal, penutupan rekening efek, serta pembatasan aktivitas pelaku menjadi bagian dari upaya memperbaiki integritas pasar modal.

Regulator juga berkomitmen memperketat pengawasan agar praktik manipulasi tidak kembali merugikan investor. Keberhasilan penindakan, menurut OJK, juga harus terlihat dari meningkatnya kepatuhan dan perubahan perilaku pelaku pasar.

Langkah ini diharapkan membuat perdagangan saham di Indonesia berlangsung lebih transparan, adil, dan mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya. (*)

Baca Juga  IHSG Kembali Tertekan 1 Persen, Rebound Hampir 6 Persen Gagal Bertahan di Tengah Penantian Keputusan BI