Journalist Independent, JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menggulirkan usulan agar Presiden Prabowo Subianto tidak hanya didampingi satu wakil presiden (wapres). Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar dengan wilayah luas dan masyarakat yang beragam membutuhkan pola kepemimpinan nasional yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Sultan di tengah pembahasan mengenai pengisian kursi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Sultan menilai, keberadaan lebih dari satu wapres dapat membantu meringankan tugas presiden, memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus memperluas representasi wilayah dalam kepemimpinan nasional.
“Sudah selayaknya ke depan kita pikirkan agar memang untuk memudahkan kerja-kerja seorang kepala negara, kepala pemerintahan atau presiden, kalau bisa Wapresnya lebih dari satu. Saya punya ide seperti itu,” kata Sultan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, DPD RI telah menerapkan pola kepemimpinan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan kawasan Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.
Menurut Sultan, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang sistem kepemimpinan nasional yang lebih representatif. Dengan memperhatikan karakteristik setiap wilayah, kebijakan pemerintah diharapkan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih merata.
“Di DPD sudah kami buat modeling-nya. Di DPD itu kepemimpinan itu kepemimpinan kewilayahan basisnya. Ada Barat, Tengah dan Timur. Nah, ke depan kenapa nggak kita sebagai anak bangsa berpikir agar keadilan secara politik itu terpenuhi,” ujarnya.
Sultan berpandangan, penambahan jumlah wakil presiden bukan semata-mata untuk membagi beban pekerjaan kepala negara. Gagasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, terutama di daerah.
Ia menilai, luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya persoalan pembangunan membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat. Dengan pembagian tugas yang jelas, beberapa wapres dinilai dapat membantu memastikan program pemerintah berjalan serta kebutuhan masyarakat di berbagai kawasan lebih terakomodasi.
Sultan juga menyinggung kemungkinan adanya persoalan yang dihadapi seorang wapres. Menurut dia, apabila terdapat lebih dari satu wapres, tugas pemerintahan masih dapat didukung oleh pejabat lainnya.
“Sehingga ke depan negara sebesar ini bisa kita kontrol. Jadi mumpung ada isu Wapres maksud saya, kalau Wapres lebih dari satu kan tidak mungkin seperti sekarang ditungguin. Ya kan? Ya kalaupun ada Wapres yang bermasalah, masih ada Wapres kedua, ketiga dan keempat bahkan,” tuturnya.
Meski demikian, Sultan menegaskan gagasan tersebut masih berupa konsep yang perlu dibahas bersama. Ia berharap wacana itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi desain kepemimpinan nasional, khususnya terkait representasi daerah dan efektivitas pemerintahan.
“Ini kajian yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama,” tandasnya.
Usulan penambahan jumlah wapres tersebut berkaitan dengan ketentuan konstitusi. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Dengan demikian, gagasan untuk menghadirkan lebih dari satu wapres tidak dapat langsung diterapkan melalui keputusan politik atau administratif. Perubahan jumlah wapres memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan konstitusi melalui mekanisme perubahan UUD 1945.
Pasal 37 UUD 1945 mengatur mekanisme perubahan konstitusi, termasuk pengajuan usul perubahan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR dan persyaratan persetujuan dalam sidang MPR.
Dengan demikian, usulan Sultan masih memerlukan pembahasan konstitusional dan politik yang lebih luas sebelum dapat diwujudkan menjadi sistem pemerintahan baru. *






