NEWS  

UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen, Tembus Rp4,55 Juta per Bulan

Journalist Independent
Ilustrasi uang.

Journalist Independent, BALI – Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka tersebut melonjak 42,15 persen atau naik Rp1.351.828 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Keputusan yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster pada Jumat (20/11/2026) tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Besaran itu lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan upah minimum yang berlaku secara umum.

Dalam menetapkan besaran upah tersebut, pemerintah provinsi mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan, rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, serta aspirasi organisasi pekerja.

Salah satu dokumen yang menjadi dasar keputusan adalah Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.

Masukan dari kalangan pekerja juga disampaikan melalui Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.

Besaran UMP yang akhirnya ditetapkan mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan, yakni Rp4.559.287. Angka ini lebih tinggi dibandingkan opsi kompromi Rp4,2 juta yang sebelumnya sempat disampaikan Koster saat menerima perwakilan buruh di Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Dalam pertemuan dengan 10 perwakilan pekerja tersebut, Koster menjelaskan bahwa usulan Rp4,2 juta dihitung berdasarkan 75 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali yang diperkirakan mencapai Rp5,6 juta.

“Saya mengambil angka 75%. Hasilnya sekitar Rp4,2 juta. Kalau dibandingkan dengan UMP sebelumnya Rp3,2 juta, sudah naik sekitar Rp1 juta. Jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan menggunakan formula yang hanya sekitar Rp300 ribu,” kata Koster, dikutip dari detikbali.

Baca Juga  Kapolres Pangkep AKBP Ary Kartika Bhakti Pimpin Sertijab Perwira Polres Pangkep

Koster menyebut penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan. Menurut dia, kenaikan biaya tenaga kerja dapat menjadi beban bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah.

Pertimbangan lainnya adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah. Penyesuaian upah minimum dinilai berpotensi berdampak pada belanja daerah, khususnya pembayaran gaji tenaga kontrak dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, usulan Rp4,2 juta tidak disepakati perwakilan pekerja. Mereka tetap meminta pemerintah menggunakan angka rekomendasi Dewan Pengupahan yang berada di kisaran Rp4,56 juta.

Bahkan, kelompok buruh mengajukan nominal Rp4,7 juta sebagai upaya bertahap untuk memenuhi standar KHL di Bali.

Pada akhirnya, pemerintah provinsi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Ketentuan tersebut akan menjadi acuan pemberian upah minimum bagi pekerja di Bali mulai awal tahun depan.