Journalist Independent, Makassar – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggunakan indeks alfa 1,0 dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027. KSPI juga meminta jumlah sektor dalam Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) ditambah dari 3 menjadi 5 sektor.
Tuntutan tersebut disampaikan Taufik, anggota Dewan Pengupahan Makassar dari unsur KSPI sekaligus Ketua PC SPAI FSPMI Makassar Raya. Dia meminta pemerintah memasukkan aspirasi pekerja dalam pembahasan kebijakan pengupahan tahun depan.
“Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan buruh dan pekerja. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tetapi kesejahteraan pekerja justru tidak mendapatkan perhatian yang proporsional. Kami meminta pemerintah mendengarkan aspirasi pekerja dengan menggunakan alfa 1,0 dalam penetapan UMK 2027,” kata Taufik dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
KSPI Minta Alfa 1,0 Masuk Perhitungan UMK
Taufik menilai peningkatan upah tidak seharusnya dipandang hanya sebagai tambahan pengeluaran perusahaan. Menurutnya, kenaikan pendapatan pekerja dapat ikut meningkatkan daya beli rumah tangga dan mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Logikanya sederhana, ketika daya beli buruh dan pekerja meningkat, kemampuan konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Ketika konsumsi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa ikut terdorong. Kondisi ini berpotensi mendorong dunia usaha meningkatkan produksi dan aktivitas ekonominya. Jadi, peningkatan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan dunia usaha seharusnya berjalan beriringan,” jelasnya.
Usulan alfa 1,0 itu disampaikan di tengah perubahan ketentuan pengupahan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 mengatur indeks tertentu atau alfa dalam rentang 0,5 hingga 1.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menyampaikan bahwa penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula penyesuaiannya memperhitungkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa.
Penentuan nilai alfa tetap mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Dengan ketentuan tersebut, permintaan KSPI agar alfa ditetapkan 1,0 menjadi salah satu aspirasi yang perlu dibahas dalam proses penetapan upah daerah.
UMSK Makassar Diminta Bertambah Jadi 5 Sektor
Selain indeks alfa, KSPI mendorong pemerintah memperluas cakupan UMSK Makassar dari 3 menjadi 5 sektor. Taufik meminta penentuan sektor mempertimbangkan karakteristik usaha, risiko pekerjaan, tingkat kompleksitas, serta klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
“Kami meminta agar UMSK tidak hanya berhenti pada 3 sektor seperti sebelumnya. Ada sektor-sektor lain yang perlu dikaji berdasarkan karakteristik usaha, tingkat risiko pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, serta klasifikasi KBLI. Karena itu, kami mendorong perluasan menjadi 5 sektor agar perlindungan upah sektoral dapat menjangkau lebih banyak pekerja sesuai kriteria yang berlaku,” ungkapnya.
Pada penetapan 2026, Makassar memiliki UMSK untuk 3 sektor, yakni pengolahan dan retail, aktivitas jasa, serta kelistrikan. Besaran upah sektoral yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp 4.411.921 untuk sektor pengolahan dan retail, Rp 4.411.921 untuk aktivitas jasa, serta Rp 4.479.668 untuk sektor kelistrikan.
Sementara itu, UMK Makassar 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.148.179 per bulan. Angka tersebut menjadi dasar upah minimum tahun berjalan sebelum dilakukan penyesuaian untuk tahun berikutnya.
Siapkan 500 Pekerja Kawal Penetapan Upah
KSPI juga berencana mengonsolidasikan sedikitnya 500 pekerja untuk mengawal pembahasan UMK dan UMSK Makassar 2027. Taufik menyebut pengerahan pekerja itu sebagai bentuk partisipasi serikat dalam proses penentuan kebijakan pengupahan.
“Kami akan mengonsolidasikan sedikitnya 500 pekerja untuk mengawal proses penetapan UMK dan UMSK. Ini merupakan bentuk partisipasi dan perjuangan konstitusional kaum buruh agar kebijakan pengupahan benar-benar mempertimbangkan kepentingan pekerja,” tegasnya.
Dia berharap Pemkot Makassar, Dewan Pengupahan, dan pemangku kepentingan lainnya membuka ruang dialog serta menyampaikan proses penetapan upah secara transparan. Taufik juga meminta keputusan pengupahan mempertimbangkan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapan kami, pemerintah tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat kontribusi pekerja di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat, termasuk buruh dan pekerja yang menjadi bagian penting dari aktivitas perekonomian Kota Makassar,” ucapnya. (*)






