Journalist Independent.com, MAMUJU – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur Sulbar sisa jabatan periode 2025-2030, Jumat (20/11/2026). Rapat paripurna dibuka oleh Wakil DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi.
Rapat paripurna ini dipimpim oleh Wakil DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dengan membacakan anggota DPRD Sulbar yang hadir dan menandatangani absen kehadiran.
“Anggota DPRD yang hadir dan menandatangani 37 dari 45 anggota DPRD, maka dalam rapat ini memenehu quorum. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, rapat paripurna DPRD Sulbar dengan agenda pemilihan Wakil Gubernur sisa masa jabatan tahun 2025-2030 secara resmi saya nyatakan dibuka, dan dibuka untuk umum,” kata Suraidah.
Pemilihan ini akan diawali dengan penyampaian visi dan misi masing-masing calon.
“Kita akan diawali penyampian visi dan misi para calon. Ini adalah gambaran, arah, tujuan dan niat. Kami akan memberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi,” sebut Suraidah.
“Kami mengajak seluruh peserta rapat untuk sama-sama mengikuti jalannya rapat paripurna ini dengan tertib penuh khidmat. Sehingga seluruh rangkaian acara berjalan lancar,” imbuhnya.
Sebelumnya, DPRD Sulbar menetapkan dua calon Wakil Gubernur Sulbar, yakni Fatmawati Salim dan Syamsul Samad.
Dari rapat itu juga, dilakukan pencabutan nomor urut. Samsul Samad memperoleh nomor urut 1, sedangkan Fatmawati mendapat nomor urut 2.
Pengamanan di DPRD Sulbar Diperketat
Pengamanan di sekitaran Kantor DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) diperketat menjelang pemilihan Wakil Gubernur Sulbar, hari ini, Jumat (20/11/2026). Sehari sebelum pemilihan, Kapolda Sulbar Irjen Pol. Totok Suharyanto, melakukan kunjungan langsung ke Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini untuk meninjau kesiapan pelaksanaan agenda pemilihan tersebut.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan pemantauan kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana, serta aspek pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Dalam arahannya, Irjen Pol. Totok Suharyanto menegaskan bahwa seluruh personel harus melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal, profesional, humanis, dan bertanggung jawab guna memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga netralitas personel Polri. Seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan diingatkan untuk tidak menunjukkan ekspresi maupun respons yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon, termasuk tidak memberikan tepuk tangan pada saat pembacaan nama calon maupun pengumuman hasil voting.
Penegasan tersebut berlaku bagi seluruh personel pada setiap ring pengamanan sebagai wujud komitmen Polri dalam menjaga independensi dan profesionalitas selama proses pemilihan berlangsung.
Selain itu, Kapolda menginstruksikan agar pola pengamanan dilaksanakan secara terpadu antara Polda dan Polres jajaran dengan memperhatikan kebutuhan serta perkembangan situasi di lapangan. Kesiapan personel, sarana prasarana, jalur evakuasi, dukungan medis, hingga mekanisme penanganan keadaan darurat harus dipastikan secara matang.
Dalam pelaksanaannya, Kapolda juga meminta agar pendekatan persuasif dan humanis menjadi prioritas. Komunikasi yang baik dengan seluruh kelompok pendukung perlu dibangun untuk mencegah kesalahpahaman, mengantisipasi potensi gesekan, serta menciptakan suasana yang sejuk dan saling menghormati. (an)






