Kemkomdigi Buka Ruang Keberatan soal Pemblokiran Konten Digital, Siap Pulihkan Akses jika Keliru

Journalist Independent
Ilustrasi Main HP.

Journalist Independent, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan keberatan terhadap kebijakan pemutusan akses konten di platform digital. Kementerian menyatakan siap meninjau ulang pemblokiran apabila ditemukan kekeliruan dalam penanganannya.

Sikap tersebut disampaikan menyusul informasi mengenai pemutusan akses terhadap sekitar 94 konten digital dalam kurun waktu delapan bulan yang dinilai bermasalah.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mempersilakan pihak-pihak yang keberatan untuk menyampaikan data serta perincian persoalan kepada kementerian.

Menurut Fifi, pemerintah tidak seharusnya menempatkan diri dalam posisi berdebat dengan masyarakat. Masukan publik perlu didengar dan diperiksa agar setiap persoalan dapat ditindaklanjuti secara konkret.

“Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret,” kata Fifi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.

Fifi menjelaskan, selama ini pemutusan akses terhadap konten digital dilakukan melalui sejumlah tahapan verifikasi dengan melibatkan instansi penegak hukum. Meski demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan penelaahan ulang jika terdapat keberatan atau temuan baru.

Ia menegaskan, masyarakat dapat melaporkan konten yang dinilai keliru dalam proses penanganannya. Kemkomdigi, kata dia, bersedia memeriksa kembali keputusan tersebut.

“Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali,” kata Fifi.

“Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya,” ia menambahkan.

Fifi juga menekankan bahwa upaya menjaga keamanan ruang digital tidak harus mengorbankan kebebasan berekspresi. Menurutnya, kedua kepentingan tersebut perlu dijaga secara bersamaan.

Karena itu, setiap tindakan pemerintah dalam mengatur ruang digital harus memiliki dasar yang jelas, dilakukan secara proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Baca Juga  Identitas Kru Helikopter Super Puma H-255 Tewas dalam Kecelakaan di Sungai Barito

Selain persoalan pemblokiran konten, Fifi menyoroti pentingnya transparansi tata kelola platform digital. Pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan pengelolaan ruang digital berlangsung secara terbuka.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah cara kerja algoritma platform digital. Sistem tersebut berpengaruh terhadap konten yang direkomendasikan dan informasi yang diterima pengguna.

Menurut Fifi, masyarakat perlu memperoleh pemahaman dan akses informasi yang memadai mengenai mekanisme algoritma, proses rekomendasi konten, hingga faktor-faktor yang menentukan distribusi informasi di platform digital.

Ia mengingatkan agar perdebatan mengenai kebijakan pemblokiran tidak membuat persoalan transparansi algoritma terabaikan.

“Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian, yaitu bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita,” katanya.

“Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik perlu berada di sisi yang sama dalam memperjuangkannya,” ia menambahkan.

Kemkomdigi memandang pengawasan publik dan transparansi platform sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Dengan keterbukaan terhadap kritik dan mekanisme peninjauan ulang, pemerintah berharap tata kelola ruang digital dapat berjalan secara akuntabel tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk berekspresi.