Journalist Independent, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk lembaga khusus untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui skema ini, perusahaan diwajibkan menyisihkan dan menyetorkan dana pesangon sejak awal hubungan kerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sehingga hak pekerja tetap terpenuhi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi itu mengamanatkan pengelolaan dana cadangan pesangon secara terpusat oleh lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan perusahaan harus mulai memperhitungkan kewajiban pesangon sejak pekerja berstatus PKWTT.
“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu (15/11/2026).
Pemerintah menargetkan lembaga pengelola DCP mulai beroperasi pada 2028. Kehadiran skema tersebut diharapkan dapat mencegah pekerja kehilangan hak pesangon akibat perusahaan tidak memiliki kemampuan keuangan ketika melakukan PHK.
Indah mencontohkan persoalan pembayaran pesangon yang masih dialami sejumlah pekerja di perusahaan padat karya.
“Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon,” ucap Indah.
Ia menjelaskan UU tersebut memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk menyiapkan sistem pengelolaan dana. Dengan demikian, lembaga yang ditunjuk pemerintah ditargetkan sudah tersedia pada 2028.
“Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon,” tambahnya.
Perusahaan Diminta Bersiap hingga Oktober 2027
Dalam skema tersebut, perusahaan perlu melakukan pendataan pekerja dan menghitung kebutuhan dana pesangon sebelum kewajiban penyetoran diberlakukan. Indah menyebut perusahaan memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme baru, termasuk bagi pengelola Dana Pensiun (Dapen) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Ia menegaskan dana cadangan pesangon memiliki mekanisme berbeda dari dana pensiun yang selama ini dikelola masing-masing perusahaan.
“Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon,” jelasnya.
Meski demikian, mekanisme teknis pengelolaan DCP masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Kemnaker akan memulai proses penyusunannya melalui penjaringan aspirasi dan konsultasi publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
“Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan,” ucap Indah.
Masukan dari kalangan pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan aturan tersebut. Dengan demikian, ketentuan teknis mengenai pengelolaan, penyetoran, dan mekanisme pencairan dana masih menunggu pengaturan lebih lanjut.
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Kemnaker Bantah Dana Pesangon Dikelola Danantara
Di tengah persiapan kebijakan tersebut, beredar informasi di media sosial yang menyebut dana cadangan pesangon akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Kemnaker membantah informasi tersebut. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola DCP.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah dalam keterangan tertulis.
Indah mengimbau pengusaha maupun pekerja untuk tidak mudah mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan melalui informasi resmi pemerintah.
Ia menegaskan, setiap perkembangan mengenai pengelolaan dana tersebut akan disampaikan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Dengan rencana pembentukan lembaga pengelola pada 2028, perusahaan perlu mulai menyiapkan pendataan pekerja dan perhitungan kewajiban pesangon. Sementara itu, kepastian lembaga pengelola serta tata cara penyetoran dan pencairan dana masih menunggu keputusan pemerintah dan aturan pelaksana.






