Journalist Independent, JAKARTA — Rencana pemerintah mengubah bantuan sosial (bansos) pangan menjadi transfer uang tunai berpotensi mengubah cara jutaan keluarga miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penerima nantinya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada paket sembako, tetapi memiliki keleluasaan menentukan sendiri barang yang ingin dibeli.
Namun, kebebasan tersebut menyimpan persoalan yang tidak sederhana. Ketika nilai tukar rupiah melemah dan harga kebutuhan pokok terus menjadi perhatian, bantuan dalam bentuk uang belum tentu menjamin keluarga miskin mampu membeli pangan dengan jumlah dan kualitas yang sama.
Rencana perubahan skema ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada September 2026. Pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bansos tunai berlangsung pada kuartal I hingga II 2027.
Pemerintah masih membenahi data penerima sekaligus menyiapkan mekanisme pengawasan penggunaan bantuan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan kupon untuk pembelian komoditas tertentu, seperti telur dan ayam.
Dengan demikian, perubahan tersebut bukan sekadar mengganti beras dan sembako dengan uang. Pemerintah juga harus memastikan bantuan tetap memenuhi tujuan utamanya, yakni menjaga kebutuhan dasar keluarga miskin.
Uang Tunai Lebih Fleksibel
Bantuan tunai memiliki keunggulan yang tidak selalu dimiliki bantuan berbentuk barang. Penerima bisa menentukan kebutuhan berdasarkan kondisi rumah tangga masing-masing.
Keluarga dengan anak kecil, misalnya, dapat mengutamakan pembelian telur, ikan, susu, atau sumber protein lainnya. Sementara keluarga lain mungkin lebih membutuhkan beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya.
Penelitian eksperimental di Kenya yang terbit dalam jurnal Health Policy and Planning pada 2020 memberikan gambaran mengenai potensi tersebut. Setelah menerima bantuan tunai selama 24 bulan, pengeluaran pangan rumah tangga penerima meningkat 14,3 persen. Belanja untuk daging, unggas, dan jeroan bahkan meningkat 63,8 persen.
Meski demikian, keberhasilan bantuan tunai sangat bergantung pada daya beli masyarakat.
Tekanan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Data Bank Indonesia mencatat kurs JISDOR mencapai Rp18.218 per dolar AS pada 13 November 2026. Pelemahan mata uang berpotensi meningkatkan biaya impor dan bahan baku yang berkaitan dengan produksi pangan.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan September 2026 mencapai 3,28 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga masih menjadi tantangan bagi rumah tangga.
Jika nominal bansos tidak menyesuaikan perkembangan harga, kemampuan penerima untuk membeli kebutuhan pokok bisa berkurang. Uang yang sebelumnya cukup untuk membeli beras, telur, dan minyak goreng berpotensi hanya memenuhi sebagian kebutuhan ketika harga meningkat.
Temuan penelitian Nadya Ahda dalam Jurnal Budget DPR RI pada 2021 juga memperlihatkan bahwa bantuan langsung tunai tidak selalu berdampak sama terhadap seluruh jenis konsumsi. Dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey 2007, penelitian tersebut menemukan perbedaan signifikan pada konsumsi beras penerima BLT, tetapi tidak pada konsumsi protein seperti daging ayam dan sapi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menegaskan bahwa APBN memiliki peran menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan ekonomi eksternal.
“APBN berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas dunia usaha, dan meredam dampak tekanan eksternal,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah perlu mengukur keberhasilan bansos tunai bukan hanya dari jumlah uang yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan keluarga penerima membeli pangan bergizi.
Persoalan lain adalah pengawasan penggunaan bantuan. Kekhawatiran muncul apabila sebagian dana justru dialihkan untuk kebutuhan nonpangan, termasuk rokok atau aktivitas perjudian daring.
Namun, anggapan bahwa bantuan tunai otomatis mendorong konsumsi tidak sehat juga tidak sepenuhnya tepat. Penelitian terhadap program Bolsa Família di Brasil yang diterbitkan dalam jurnal Health Policy OPEN pada 2023 menemukan peningkatan pengeluaran makanan secara umum, tanpa peningkatan signifikan pada belanja alkohol dan tembakau.
Indonesia juga perlu memperkuat Perlinsos Digital yang mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan serta administrasi pemerintah. Verifikasi dapat memanfaatkan data Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, pelanggan listrik, hingga kepesertaan jaminan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan digitalisasi mampu menekan kesalahan penargetan bantuan hingga di bawah 5 persen.
Uji coba digitalisasi bansos telah berlangsung di Banyuwangi dan direncanakan berlanjut ke 40 kabupaten dan kota. Sebanyak 359.079 kepala keluarga tercatat telah mengajukan bantuan melalui portal Perlinsos dalam uji coba tersebut.
Gus Ipul menyebut digitalisasi diperlukan agar penyaluran semakin tepat sasaran. “Kalau berhasil, maka akan diberlakukan secara nasional,” katanya.
Pengalaman Brasil melalui Bolsa Família dan Meksiko melalui PROSPERA juga menunjukkan bahwa bantuan tunai membutuhkan sistem pendukung, mulai dari basis data penerima, akses kesehatan dan pendidikan, hingga evaluasi konsumsi rumah tangga.
Dengan cakupan bansos pangan yang sebelumnya dialokasikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, perubahan kebijakan ini memiliki konsekuensi besar.
Pemerintah bukan hanya dituntut memastikan uang masuk ke rekening penerima. Lebih dari itu, bantuan harus mampu mempertahankan daya beli dan kualitas gizi keluarga miskin.
Sebab, keberhasilan transformasi bansos tidak ditentukan oleh berubahnya sembako menjadi uang, melainkan oleh seberapa jauh kebutuhan pangan masyarakat rentan tetap terpenuhi. (*)
