Journalist Independent, JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai merambah persoalan yang jauh lebih serius.
Bareskrim Polri kini membuka penyelidikan terpisah setelah menemukan indikasi awal adanya tindak pidana makar dalam pengembangan perkara tersebut.
Temuan ini membuat pengusutan kasus penyadapan tidak lagi hanya berfokus pada dugaan penggunaan perangkat untuk memantau komunikasi Presiden dan sejumlah pejabat negara. Polisi juga mulai menelusuri kemungkinan adanya upaya yang bertujuan mengganggu hingga menggulingkan pemerintahan yang sedang berjalan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang dinilai cukup untuk menerbitkan laporan polisi (LP) khusus terkait dugaan makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Asep, temuan itu merupakan hasil pengembangan penyelidikan tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
“Kami menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat laporan polisi terkait tindak pidana makar,” kata Asep.
Penerbitan laporan polisi tersebut menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain. Meski demikian, hingga Kamis malam, Bareskrim belum mengumumkan adanya tersangka dalam perkara makar.
Asep menjelaskan, penyidik masih harus melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan perkembangan status hukum perkara tersebut.
Polisi Telusuri Dugaan Upaya Melumpuhkan Pemerintahan
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, laporan polisi terkait dugaan makar telah diterbitkan pada Rabu (11/11/2026).
Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindakan yang bertujuan merampas kemerdekaan Presiden, membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah.
Polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tindakan tersebut, termasuk dugaan permufakatan jahat dan persiapan melakukan makar.
Susatyo memastikan penyidik telah memulai serangkaian langkah untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Sejak kemarin kami melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk menemukan pihak yang diduga menjadi tersangka,” ujarnya.
Sebelumnya, perkara penyadapan ilegal terhadap Prabowo telah menyeret empat nama sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan penggunaan jalur internal untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan resmi dari penyidik. Perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp.
Bareskrim juga menelusuri dugaan penghapusan rekaman suara serta data aktivitas penyadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenlinkX (PLX).
Temuan-temuan tersebut kini menjadi bagian dari pengembangan perkara yang lebih luas.
Namun, dugaan makar masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terseret dalam kasus penyadapan terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintahan.
Kepolisian menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat seiring berjalannya proses penyelidikan dan penyidikan. (*)
