Journalist Independent, PAREPARE — Pernyataan bernada ancaman terhadap media yang mengkritik pemerintahannya berujung permintaan maaf dari Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Ia mengakui ucapannya tentang ‘halalkan darah’ media telah menimbulkan keresahan, terutama karena menyangkut kebebasan pers dan hubungan pemerintah dengan insan jurnalistik.
Tasming menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers, khususnya jurnalis dan perusahaan media di Kota Parepare, Kamis (12/11/2026).
Ia berharap polemik tersebut tidak menghambat komunikasi antara pemerintah daerah dan media.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare,” ujar Tasming.
Ia mengakui pernyataannya dalam forum evaluasi pola kemitraan media telah menimbulkan ketidaknyamanan. Tasming juga menyadari ucapan tersebut dapat memunculkan keresahan terkait kebebasan pers yang menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf,” katanya.
Tasming menegaskan Pemerintah Kota Parepare tetap membuka ruang bagi media untuk menyampaikan kritik. Menurutnya, pemberitaan kritis tidak seharusnya menjadi persoalan selama media menjalankan tugas secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Polemik Bermula dari Evaluasi Kerja Sama Media
Tasming juga menegaskan bahwa kemitraan media dengan pemerintah daerah bukan berarti jurnalis harus kehilangan independensi atau berhenti mengkritik kebijakan. Ia mengaku tidak memiliki niat menghalangi media menjalankan fungsi jurnalistik.
“Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers dan memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media,” bebernya.
Kontroversi tersebut bermula dari rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026). Dalam forum yang dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Parepare itu, Tasming menyoroti media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah, tetapi tetap menerbitkan pemberitaan kritis.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” tuturnya dalam forum tersebut.
Ia kemudian meminta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengevaluasi pola kemitraan dengan media yang dinilainya tidak konsisten.
Tasming juga menggunakan istilah lokal ‘Bali Bella’ untuk menggambarkan pihak yang dianggap tidak dapat memegang komitmen.
Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan karena disertai ucapan “Halal darahnya itu yang Bali Bella”. Kalimat tersebut memicu kritik lantaran dinilai bernada ancaman terhadap media yang menjalankan fungsi pengawasan.
Melalui permintaan maafnya, Tasming berharap hubungan Pemkot Parepare dengan insan pers kembali berjalan baik. Ia mengajak semua pihak menjaga komunikasi, saling menghargai, serta tetap menjunjung independensi dan profesionalisme jurnalistik.
“Marilah kita terus membangun Parepare bersama-sama, dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, serta tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers,” pungkasnya. (*)
