Journalist Independent, Jakarta – Irjen Pol Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Ahrie menyatakan banding atas putusan tersebut sehingga proses pemberhentiannya masih berlanjut ke pemeriksaan komisi tingkat banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Isir mengatakan pengajuan banding tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Putusan tingkat banding nantinya akan diperiksa oleh komisi yang memiliki kewenangan menangani keberatan atas hasil sidang etik.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Ahrie Dinilai Langgar Kode Etik
Dalam sidang etik tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Selain sanksi administratif, majelis KKEP juga menyatakan perbuatannya sebagai perbuatan tercela.
Pelanggaran etik yang dipersoalkan berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik kepolisian untuk melakukan penyadapan. Tindakan tersebut dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur ketika Ahrie menjabat sebagai Kabag Monitoring (Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Putusan etik itu merupakan proses internal kepolisian yang berjalan bersamaan dengan penanganan perkara pidana. Pengajuan banding oleh Ahrie menjadi tahapan lanjutan untuk menguji putusan KKEP tersebut.
Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan
Kasus ini turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Bareskrim sebelumnya menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin pada 3 November 2026.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo. Berdasarkan keterangan Bareskrim, pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran juga mencakup pejabat negara, elite partai politik, aktivis, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Tiga Tersangka Ditahan di Mako Brimob
Dalam perkembangan penyidikan, tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena kondisi kesehatannya.
Polri menyebut Slamet belum dapat menjalani penahanan karena sakit setelah mengalami stroke. Perbedaan status penahanan tersebut tidak mengubah statusnya sebagai tersangka dalam perkara yang sedang ditangani penyidik.
Kasus dugaan penyadapan tersebut masih berproses melalui jalur pidana, sedangkan Ahrie juga harus menghadapi tahapan lanjutan dalam mekanisme etik Polri. Dengan pengajuan banding itu, putusan PTDH terhadap Ahrie akan diperiksa kembali oleh komisi di tingkat banding. (*)
