Journalist Independent, JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut.
Yusril menegaskan, pemerintah tidak berencana membentuk tim tambahan karena proses hukum sudah berjalan di bawah kewenangan kepolisian, khususnya Bareskrim.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, penyidikan kasus tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Bareskrim juga disebut telah beberapa kali menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.
“Itu sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu oleh Bareskrim. Dan sudah beberapa kali juga, baik Bareskrim, saya, maupun Mensesneg menyampaikan ke publik tentang perkembangan peristiwa ini,” katanya.
Yusril turut menyinggung empat jenderal polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Ia menyebut penyidik tengah mendalami kemungkinan keterkaitan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
Yusril menjelaskan, pendalaman dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti. Menurutnya, perkembangan penyidikan dapat memunculkan temuan baru yang menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar.
“Penyidikan ini kan berkembang terus. Malam-malam saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan. Dan besoknya baru kami bisa memastikan ini ada indikasi tindak pidana makar sesuai dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP,” katanya.
Ia menegaskan, dugaan makar tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan dugaan tanpa dukungan alat bukti yang memadai. Karena itu, penyidik masih harus menelusuri tujuan serta latar belakang dugaan penyadapan tersebut.
“Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar,” ucapnya.
Yusril juga menilai penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi hukum yang berbeda dibandingkan penyadapan terhadap masyarakat biasa. Menurutnya, tindakan tersebut perlu diperiksa dalam kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan kepala negara.
“Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden! Presiden itu primus inter pares, melekat jabatan dan martabatnya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa. Harus dicari kaitannya dengan pasal makar (Pasal 191-193), yaitu melumpuhkan Presiden atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril memastikan Bareskrim masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap perkara tersebut. Pemerintah, kata dia, mempercayakan seluruh proses penyidikan kepada kepolisian.
“Saat ini pendalaman terus dilakukan Bareskrim, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi diperiksa. Kami percaya Bareskrim menjalankan tugas secara profesional. Tidak ada tim penyidik baru dari pemerintah,” ujarnya.
Dengan keputusan tersebut, penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo tetap berada di tangan Bareskrim Polri tanpa pembentukan satgas khusus dari pemerintah. Perkembangan penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap tujuan penyadapan serta memastikan unsur pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
