Journalist Independent, Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul klaim bahwa sebanyak 20.000 nomor handphone (HP) telah menjadi sasaran penyadapan dan dikelompokkan berdasarkan latar belakang pemiliknya.
Klaim tersebut disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melalui akun X pribadinya. Dia menyebut puluhan ribu nomor itu diduga disadap oleh tim yang dikaitkan dengan Listyo Sigit.
“Info terakhir, saat ini sudah teridentifikasi sekitar 20.000 nomor HP yang disadap oleh tim LSP,” kata Said Didu dalam unggahannya di media sosial X, dikutip Senin (9/11/2026).
Empat Kelompok Disebut Jadi Sasaran
Said Didu merinci empat kelompok yang menurut klaimnya menjadi sasaran penyadapan. Kelompok tersebut mencakup pihak yang berseberangan dengan kelompok yang disebutnya sebagai geng SOP, pendukung Presiden Prabowo Subianto, anggota kelompok SOP yang memiliki kekuasaan, serta petugas yang disebut menerima bayaran.
“Pengelompokan yang disadap: 1) yang anti geng SOP. 2) loyalis dan benteng 08. 3) geng SOP yg punya kuasa agar tidak belok. 4) petugas bayaran SOP,” ungkap Said Didu.
Dalam unggahan sebelumnya, Said Didu menjelaskan bahwa SOP merupakan singkatan dari Geng Solo, Oligarki, dan Parcok. Istilah itu digunakan untuk menyebut kelompok yang menurut penilaiannya berada di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Said Didu bahkan mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan persiapan makar. Dia menilai tahapan menuju upaya tersebut sudah terlihat jelas.
“Tahapan persiapan makar sangat jelas,” sebutnya.
Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Lewat Sistem LIMS
Di sisi lain, Bareskrim Polri telah mengungkap perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Meski demikian, keterangan penyidik yang disampaikan kepada publik belum mengonfirmasi klaim mengenai 20.000 nomor HP maupun pembagian empat kelompok sasaran tersebut.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan dugaan penyadapan itu terjadi dalam rentang 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Menurut Bareskrim, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa dasar penanganan perkara yang sah, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer yang terhubung dengan sistem LIMS pada Oktober 2026.
Adapun pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Bareskrim turut menyebut pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
4 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara ini, Bareskrim menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mereka ialah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi.
Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena kondisi kesehatannya. Dia disebut masih menjalani pemulihan setelah mengalami sakit pascastroke.
Keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Penanganan perkara tersebut masih berlanjut di tingkat penyidikan. (*)
