Journalist Independent, JAKARTA Dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh berhenti pada pemeriksaan teknis mengenai siapa yang menyadap dan bagaimana cara melakukannya.
Ada kemungkinan persoalan yang lebih besar di balik kasus tersebut, mulai dari kepentingan politik hingga ancaman terhadap keamanan negara.
Pandangan itu disampaikan Ketua Pembina Aksi Bela Rakyat Indonesia, Prof Jimly Asshiddiqie, saat menghadiri Aksi Bela Rakyat Indonesia di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut meminta Kapolri mengusut perkara ini secara menyeluruh. Menurutnya, penyelidikan tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik tindakan tersebut.
Jimly menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius. Apalagi, jika tindakan itu ternyata berkaitan dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
“Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akar-akarnya,” kata Jimly.
Ia menekankan pentingnya mengungkap motif sebenarnya melalui proses hukum. Sebab, terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu diperiksa sebelum aparat dapat menentukan kategori tindak pidana dalam kasus tersebut.
Jimly Ingatkan Jangan Terburu-buru Menyimpulkan Unsur Makar
Salah satu hal yang menjadi perhatian Jimly adalah kemungkinan adanya tujuan lebih serius di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia menyebut penyidik perlu mendalami apakah tindakan itu sekadar penyadapan ilegal atau memiliki sasaran yang lebih jauh terhadap Presiden dan jalannya pemerintahan.
Beberapa kemungkinan yang disebutnya antara lain upaya membunuh Presiden, melumpuhkan kemampuan kepala negara dalam menjalankan pemerintahan, hingga tindakan yang bertujuan mengkhianati kepentingan negara.
Menurut Jimly, apabila unsur-unsur tersebut terbukti, perbuatannya berpotensi masuk dalam kategori makar dengan ancaman pidana yang sangat berat, termasuk hukuman mati.
“Apakah betul mau membunuh presiden, atau mau membuat presiden lumpuh, tidak lagi bisa menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Meski demikian, Jimly mengingatkan agar publik tidak langsung memberikan kesimpulan bahwa dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan makar. Seluruh dugaan harus diuji berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Ia menegaskan, penentuan ada atau tidaknya unsur makar merupakan kewenangan proses peradilan, bukan kesimpulan yang bisa ditetapkan hanya berdasarkan indikasi awal.
“Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan,” katanya.
Di luar kemungkinan unsur makar, Jimly juga mengingatkan bahwa penyadapan ilegal tetap dapat diproses menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ia menyebut ancaman pidana untuk tindakan penyadapan ilegal dapat mencapai 10 tahun penjara. Sementara penerapan hukuman mati membutuhkan pembuktian lebih jauh mengenai motif dan unsur tindak pidananya.
“Kalau urusan 10 tahun, sudah di tangan ini. Tapi kalau untuk hukuman mati, itu masih perlu pembuktian,” tutur Jimly.
Bagi Jimly, kunci penanganan perkara ini adalah keberanian aparat mengungkap seluruh fakta tanpa mendahului proses pengadilan.
Dengan begitu, persoalan yang menyangkut keamanan Presiden dan kepentingan negara dapat diselesaikan berdasarkan hukum. (*)
