Journalist Independent, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar upaya pemerintah menyediakan makanan bagi anak sekolah.
Di hadapan peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, Hashim Djojohadikusumo menempatkan program tersebut sebagai bagian dari strategi Indonesia memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan mengejar ketertinggalan pendidikan dari negara lain.
Adik Presiden Prabowo Subianto itu memperkenalkan gagasan MBG dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).
Dalam forum tersebut, Hashim menjelaskan latar belakang program sekaligus persoalan gizi anak yang menurutnya dapat memengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas generasi mendatang.
Hashim, yang juga menjabat Board of Advisors Prasasti, mengawali penjelasannya dengan membandingkan capaian pendidikan Indonesia dan Korea Selatan.
Ia menyoroti posisi Korea Selatan yang konsisten berada di jajaran atas Programme for International Student Assessment (PISA), sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil pembelajaran.
Ia menyebut Indonesia pernah menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. Perbandingan itu menjadi pengantar untuk menjelaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pembenahan ruang kelas dan proses belajar.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi gizi anak sebelum dan selama mereka mengikuti pendidikan.
“Salah satu persoalannya, sekaligus yang menjadi landasan program kami, adalah program makan gratis yang mungkin sudah Anda dengar. Program makan gratis merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan Prabowo selama kampanye,” kata Hashim.
Gagasan MBG Berawal dari Kekhawatiran pada 2006
Di hadapan James A. Robinson, ekonom yang dikenal melalui buku Why Nations Fail, Hashim mengungkapkan bahwa gagasan menyediakan makanan bagi anak-anak sebenarnya telah muncul jauh sebelum Prabowo memenangi pemilihan presiden.
Menurut Hashim, Prabowo mulai membicarakan gagasan tersebut pada 2006. Saat itu, Prabowo menaruh perhatian terhadap kualitas pendidikan dan persoalan kekurangan gizi yang dialami anak-anak Indonesia.
“Sebenarnya, gagasan awal program ini sudah muncul pada 2006. Saat itu saya sedang tinggal di Eropa, dan dia (Prabowo) memanggil saya ke kantornya,” ujarnya.
Hashim mengatakan persoalan gizi menjadi salah satu kekhawatiran utama karena dampaknya dapat berlangsung hingga anak memasuki usia dewasa.
Ia menyinggung angka stunting yang saat itu disebut mencapai 30 persen sebagai gambaran tantangan yang ingin diatasi melalui kebijakan peningkatan gizi.
Stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dapat memengaruhi perkembangan fisik dan kemampuan kognitif anak.
Dalam jangka panjang, masalah tersebut berpotensi menghambat kualitas tenaga kerja dan produktivitas nasional.
Hashim menilai Indonesia perlu mempersiapkan generasi muda agar mampu memanfaatkan bonus demografi.
Jumlah penduduk usia produktif yang besar, menurut pandangan tersebut, tidak otomatis menjadi keuntungan apabila sebagian generasi mendatang tumbuh dengan persoalan gizi dan keterbatasan kemampuan belajar.
Karena itu, MBG diperkenalkan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung kebutuhan nutrisi anak.
Namun, keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas makanan, pelaksanaan di lapangan, dan kesinambungan pengawasan.
Anak Berangkat Sekolah Tanpa Sarapan
Hashim juga memaparkan persoalan kebiasaan sarapan di kalangan pelajar. Ia menyebut hasil kajian yang disampaikan dalam forum tersebut menunjukkan sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia berangkat tanpa sarapan.
Menurut dia, kondisi itu dapat memengaruhi kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. Anak yang memulai aktivitas sekolah dengan perut kosong berpotensi kesulitan mempertahankan konsentrasi ketika harus menyimak pelajaran selama beberapa jam.
“Sebanyak 41% anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah setiap hari tanpa sarapan. Tanpa sarapan. Jadi, bisa Anda bayangkan ketika anak-anak harus mengikuti pelajaran selama tiga, empat, atau lima jam dengan perut kosong,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar Hashim menjelaskan alasan pemerintah mendorong program makan gratis.
Pemerintah tidak hanya menghadapi persoalan akses pendidikan, tetapi juga perlu memastikan anak memiliki kondisi fisik yang mendukung proses belajar.
Meski demikian, angka mengenai anak yang tidak sarapan dan data pendidikan yang disampaikan Hashim perlu dibaca sesuai konteks kajian serta periode pengukurannya.
Perbandingan lintas negara juga perlu mempertimbangkan metode penilaian, tahun pelaksanaan, dan indikator yang digunakan.
Hashim Tanggapi Kritik terhadap Program Makan Gratis
Dalam forum yang sama, Hashim menyinggung kritik terhadap MBG yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa kebijakan makan gratis bagi anak sekolah bukan gagasan yang hanya muncul di Indonesia.
Hashim menyebut sejumlah negara telah menjalankan program serupa. Ia menggunakan pengalaman negara lain untuk menjelaskan bahwa penyediaan makanan bagi pelajar merupakan salah satu pendekatan yang dikenal dalam kebijakan sosial dan pendidikan.
“Jadi, program makan gratis bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, Indonesia sebenarnya agak terlambat. Ada ratusan negara lain yang sudah lebih dahulu memulai dan terus menjalankan program makan gratis,” tutup Hashim.
Pernyataan tersebut menempatkan MBG dalam perdebatan yang lebih luas mengenai peran negara dalam mendukung kesehatan dan pendidikan anak. Bagi pemerintah, program ini menjadi salah satu janji unggulan Prabowo yang diharapkan membantu memperbaiki kualitas generasi muda.
Namun, pelaksanaan program berskala besar juga menuntut tata kelola yang kuat. Pemerintah perlu menjaga keamanan pangan, mutu dan kecukupan gizi, ketepatan distribusi, serta transparansi penggunaan anggaran. Evaluasi berkala dibutuhkan untuk mengetahui apakah makanan yang diberikan benar-benar menjangkau sasaran dan memberikan manfaat yang terukur.
Paparan Hashim di hadapan Robinson memperlihatkan bahwa pemerintah mengaitkan MBG dengan persoalan pembangunan manusia dalam jangka panjang.
Tantangan berikutnya ialah memastikan tujuan tersebut tercermin dalam hasil nyata, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga peningkatan kesiapan mereka mengikuti pembelajaran.
Dengan demikian, perdebatan mengenai MBG tidak berhenti pada apakah program makan gratis pernah diterapkan negara lain.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa efektif Indonesia merancang dan menjalankannya agar investasi pada gizi anak dapat mendukung kualitas pendidikan, produktivitas, dan daya saing nasional. (*)
