JI, JAKARTA — Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN kembali mencatat angka besar menjelang akhir tahun.
Hingga September 2026, pemerintah mencatat posisi defisit mencapai Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan angka tersebut masih berada dalam kerangka kebijakan fiskal yang sejak awal memang dirancang menggunakan defisit.
Pemerintah sengaja memberikan ruang bagi belanja negara agar mampu bergerak lebih besar dibandingkan penerimaan yang masuk dari masyarakat.
Suahasil menyampaikan posisi APBN tersebut saat memberikan sambutan dalam acara Investor Daily Summit di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut dia, defisit tidak otomatis menunjukkan kondisi keuangan negara yang bermasalah. Pemerintah sejak awal telah menyusun APBN dengan skema belanja yang lebih besar daripada pendapatan untuk memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi.
“Defisit APBN di angka Rp 319,0 triliun dan defisit 1,24% dari PDB. Memang APBN kita dari sejak awal didesain untuk defisit, artinya kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat, pendapatan negara,” ungkap Suahasil.
Pendapatan Negara Capai Rp2.341,5 Triliun
Di balik posisi defisit tersebut, penerimaan negara hingga September 2026 telah mencapai Rp2.341,5 triliun. Angka itu mencerminkan 74,2 persen dari target pendapatan negara yang pemerintah tetapkan untuk sepanjang tahun.
Suahasil menilai capaian tersebut masih berjalan sesuai dengan jalur yang pemerintah harapkan. September menjadi penanda berakhirnya tiga perempat tahun anggaran sehingga capaian penerimaan yang telah mendekati 75 persen menunjukkan progres yang relatif sejalan dengan target.
Pemerintah masih memiliki waktu tiga bulan untuk mengejar sisa penerimaan hingga akhir 2026. Karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan pendapatan negara sekaligus menjaga agar kebijakan fiskal tetap mampu menopang perekonomian.
“Rp 2.341,5 triliun, 74,2% dari target. Akhir September itu adalah 3/4 tahun, jadi kalau pendapatan sudah terkumpul 74%, artinya on track,” kata Suahasil.
Penerimaan negara menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan pemerintah membiayai berbagai program. Semakin kuat penerimaan, semakin besar pula ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai belanja dan menjaga kesinambungan APBN.
Namun, pemerintah tetap harus memperhitungkan dinamika ekonomi yang dapat memengaruhi penerimaan maupun kebutuhan belanja dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran.
Belanja Negara Sudah Rp2.660,5 Triliun
Sementara pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun hingga akhir September 2026.
Realisasi tersebut setara dengan 69 persen dari target belanja negara sepanjang tahun.
Perbedaan antara penerimaan dan belanja inilah yang kemudian menghasilkan defisit Rp319 triliun. Pemerintah menggunakan ruang defisit tersebut untuk membiayai belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan yang telah terkumpul.
Suahasil menilai realisasi belanja sebesar 69 persen hingga September masih relatif sesuai dengan perkembangan tahun berjalan. Namun, pemerintah memperkirakan laju belanja akan meningkat cukup signifikan menjelang penutupan tahun.
“Belanja negara sudah dibelanjakan Rp 2.660,5 triliun, ini adalah 69% relatively on track. Tentu nanti akan ada percepatan belanja terutama di bulan November dan di bulan Desember,” ujarnya.
Percepatan belanja pada November dan Desember menjadi bagian penting dari pengelolaan APBN menjelang akhir tahun. Pemerintah perlu memastikan program yang telah masuk dalam anggaran dapat berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Pemerintah Jaga Kredibilitas APBN
Di tengah posisi defisit yang mencapai ratusan triliun rupiah, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Suahasil menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar penyerapan anggaran. Pemerintah juga ingin memastikan APBN tetap kredibel dan mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Menurut dia, APBN memiliki dua sisi yang harus berjalan beriringan. Pemerintah mengumpulkan penerimaan dari masyarakat melalui berbagai sumber pendapatan negara, kemudian mengembalikan dana tersebut dalam bentuk belanja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Angka-angkanya kita jaga sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat namun juga belanjanya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia,” tegas Suahasil.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Pemerintah harus memastikan defisit tetap berada dalam batas yang dapat dikelola sembari menjaga kemampuan APBN untuk mendukung kebutuhan pembangunan.
Defisit Jadi Ruang untuk Dorong Ekonomi
Pemerintah memandang defisit sebagai bagian dari desain kebijakan fiskal, bukan sekadar konsekuensi karena penerimaan negara tidak mencukupi belanja.
Dengan desain tersebut, negara dapat menggunakan belanja pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Belanja negara dapat mengalir melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, program perlindungan sosial, hingga berbagai kebijakan yang mendukung aktivitas ekonomi.
Namun, penggunaan ruang fiskal juga membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Pemerintah harus menjaga agar tambahan belanja tetap memiliki dampak terhadap perekonomian dan tidak mengganggu kredibilitas keuangan negara.
Posisi defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen dari PDB hingga September masih menjadi bagian dari perjalanan APBN 2026. Angka tersebut berpotensi berubah hingga akhir tahun karena penerimaan dan belanja masih akan bergerak selama tiga bulan terakhir.
Pemerintah kini memasuki periode penting dalam pelaksanaan APBN. Pendapatan negara perlu terus dikejar agar target tahunan dapat tercapai, sementara belanja akan memasuki fase percepatan pada November dan Desember.
Dengan pendapatan yang sudah mencapai 74,2 persen target dan belanja berada di level 69 persen target hingga September, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar sebelum menutup tahun anggaran 2026.
Suahasil menegaskan pemerintah akan terus menjaga agar APBN tidak hanya mampu membiayai program negara, tetapi juga tetap dipercaya masyarakat dan pelaku ekonomi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBN bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap atau seberapa kecil defisit yang tercatat. Pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas negara benar-benar kembali memberikan manfaat kepada masyarakat serta ikut menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Hingga September 2026, selisih antara pendapatan dan belanja mencapai Rp319 triliun. Dalam tiga bulan terakhir tahun ini, pemerintah akan menghadapi fase percepatan belanja sekaligus memastikan penerimaan terus bergerak menuju target. Cara pemerintah mengelola periode tersebut akan menentukan bagaimana APBN 2026 menutup tahun. (*)
