JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong perubahan pendekatan dalam sistem rekrutmen TNI dan Polri. Kemampuan intelektual calon personel dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan penting, tidak semata-mata mengandalkan persyaratan fisik.
Salah satu contoh yang disampaikan Menko Polkam Dudung Abdurachman adalah calon anggota TNI atau Polri yang menggunakan kacamata. Menurut Dudung, penggunaan kacamata tidak seharusnya otomatis menggugurkan calon selama yang bersangkutan memiliki kemampuan intelektual yang dibutuhkan.
Arahan tersebut disampaikan setelah Prabowo memberikan taklimat kepada sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk memberikan gambaran mengenai kondisi bangsa dan negara sekaligus menjadi pedoman bagi jajaran TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Dudung mengatakan sistem rekrutmen TNI-Polri perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk ancaman yang dihadapi Indonesia.
Menurutnya, kemampuan fisik tetap penting bagi personel TNI dan Polri. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan karakter ancaman membuat kemampuan intelektual juga semakin dibutuhkan.
“Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual,” kata Dudung seusai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Ia kemudian memberikan contoh mengenai calon anggota yang menggunakan kacamata.
“Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pintar,” ujar Dudung.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dorongan agar proses seleksi calon personel mempertimbangkan kemampuan secara lebih menyeluruh, sesuai dengan kebutuhan tugas TNI dan Polri yang semakin kompleks.
Perubahan pendekatan tersebut tidak terlepas dari perkembangan bentuk ancaman terhadap keamanan nasional.
Prabowo sebelumnya menyoroti ancaman yang tidak lagi hanya berupa konflik konvensional. Ancaman siber, disinformasi, berita bohong, hingga perang hibrida dinilai dapat memengaruhi keamanan dan kehidupan masyarakat.
Dalam taklimat di Istana, perang hibrida dan penggunaan teknologi seperti drone turut menjadi perhatian.
“Karena tantangan ke depan ini kan, perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden,” kata Dudung.
Kondisi tersebut membuat kemampuan personel dalam memahami teknologi, informasi, dan perkembangan ancaman menjadi semakin penting.
Selain persoalan rekrutmen, Prabowo juga meminta TNI dan Polri meningkatkan profesionalisme personel.
Dudung mengatakan peningkatan profesionalisme tersebut perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan dan latihan.
“Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan, baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentral menurut saya,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh TNI dan Polri menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berubah.
Taklimat tersebut diikuti sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri. Prabowo sengaja mengumpulkan jajaran pimpinan kedua institusi tersebut menjelang genap dua tahun pemerintahannya.
Dalam pengantarnya, Prabowo mengatakan ingin memberikan gambaran langsung mengenai kondisi yang dihadapi Indonesia sebagai bangsa dan negara.
“Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara,” ujar Prabowo.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut arahan Presiden menjadi pedoman bagi TNI dan Polri dalam menentukan langkah serta kebijakan ke depan.
Ia juga menyoroti semakin kompleksnya tantangan keamanan, termasuk ancaman siber, informasi, dan perang hibrida.
Dengan arahan tersebut, sistem rekrutmen TNI-Polri didorong menyesuaikan kebutuhan personel yang menghadapi medan tugas semakin beragam.
Meski demikian, pernyataan mengenai calon pengguna kacamata tersebut masih berupa arahan dalam pertemuan. Detail mengenai perubahan persyaratan teknis rekrutmen, termasuk standar kesehatan mata dan ketentuan penggunaan kacamata, tetap perlu menunggu aturan resmi dari masing-masing institusi. (*)
