MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman belum menyebut nama pejabat yang akan diusulkan untuk mengisi posisi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel menjelang berakhirnya masa jabatan Jufri Rahman. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih memetakan potensi pejabat internal sebelum mengajukan satu nama kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Andi Sudirman menilai posisi Sekda memiliki peran penting dalam menggerakkan pemerintahan daerah. Selain mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD), Sekda menjadi penghubung dalam komunikasi lintas instansi dan mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat provinsi.
“Kita tentu melihat dulu semua yang kita miliki. Dan sebenarnya saya berpikir bahwa Sekda adalah posisi sentral untuk pembangunan dan juga komunikasi untuk semua OPD,” kata Andi Sudirman.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gubernur ingin mempertimbangkan kapasitas pejabat yang telah bekerja di lingkungan Pemprov Sulsel sebelum menentukan calon pengganti sementara Jufri Rahman. Namun, ia belum memberikan petunjuk mengenai sosok yang masuk dalam pertimbangan maupun kriteria khusus yang menjadi penentu pilihan.
Andi Sudirman menegaskan, pemerintah provinsi akan terlebih dahulu melihat kemampuan dan potensi pejabat yang tersedia di lingkungan internal. Ia belum mengarahkan pembicaraan pada nama tertentu karena proses penjaringan masih menjadi perhatian.
“Maka tentu kita akan melihat di internal kita dulu. Bagaimana kemudian potensi-potensi dulu,” ujarnya.
Ketika wartawan menanyakan kemungkinan adanya nama atau inisial calon Pj Sekda, Andi Sudirman belum memberikan jawaban yang mengarah pada sosok tertentu. Gubernur meminta publik menunggu perkembangan proses tersebut.
“A sampai Z. Nantilah, nantilah kita lihat,” kata Andi Sudirman.
Jawaban itu membuat identitas calon yang akan diusulkan masih belum terungkap pada saat pernyataan tersebut disampaikan. Pemprov Sulsel masih perlu menentukan pejabat yang dinilai mampu menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan selama masa peralihan jabatan Sekda.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Erwin Sodding menjelaskan, gubernur akan menyampaikan satu nama calon kepada Kemendagri untuk diproses sesuai mekanisme penunjukan Pj Sekda provinsi.
“Pak Gubernur akan mengirimkan satu nama calon Pj Sekprov Sulsel ke Kemendagri untuk diajukan sebagai Pj Sekprov Sulsel,” kata Erwin.
Dengan mekanisme tersebut, penentuan Pj Sekda tidak berhenti pada pertimbangan internal pemerintah provinsi. Nama yang diusulkan harus melalui proses sesuai ketentuan yang mengatur penunjukan pejabat sementara untuk jabatan Sekda provinsi.
Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 mengatur penunjukan penjabat Sekretaris Daerah. Dalam ketentuan tersebut, penjabat Sekda provinsi ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan gubernur melantik pejabat yang telah memperoleh keputusan penunjukan dari menteri.
Proses itu menjadi bagian penting dalam memastikan jabatan Sekda tetap terisi ketika pejabat definitif memasuki masa purnabakti. Keberadaan penjabat diperlukan untuk menjaga pelaksanaan administrasi pemerintahan dan koordinasi antarperangkat daerah selama masa transisi.
Jufri Rahman dijadwalkan memasuki masa purnabakti pada 1 Oktober 2026. Berakhirnya masa tugas tersebut membuat Pemprov Sulsel perlu menyiapkan pejabat yang dapat menjalankan fungsi Sekda sampai pemerintah menetapkan pejabat definitif melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Jufri merupakan aparatur sipil negara dengan pengalaman panjang di pemerintahan. Berdasarkan keterangan resmi Pemprov Sulsel, ia mengabdi sejak 1 Maret 1986 hingga 30 September 2026, dengan perjalanan karier di sejumlah posisi strategis, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar pergantian kepemimpinan birokrasi di Pemprov Sulsel. Sekda memiliki tanggung jawab mengoordinasikan administrasi pemerintahan, menyelaraskan pekerjaan antar-OPD, serta membantu memastikan kebijakan gubernur berjalan melalui perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, pengisian posisi Pj Sekda bukan sekadar mengganti pejabat yang memasuki masa pensiun. Pemerintah provinsi juga harus menjaga kesinambungan koordinasi, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang membutuhkan kerja bersama lintas organisasi.
Dalam konteks tersebut, pilihan terhadap pejabat internal dapat menjadi salah satu pertimbangan karena calon sudah mengenal struktur birokrasi, mekanisme kerja, serta agenda pemerintahan provinsi. Meski demikian, pernyataan gubernur saat itu belum menetapkan siapa yang memenuhi pertimbangan tersebut dan belum memastikan nama yang akan disampaikan kepada Kemendagri.
Publik pun masih menunggu pengumuman resmi mengenai calon yang diajukan. Hingga pernyataan awal tersebut disampaikan, Andi Sudirman belum membuka nama maupun inisial pejabat yang akan mengisi posisi Pj Sekda Sulsel.
