SULSEL  

Gubernur Sulsel Jalan Sehat di Sorowako-Resmikan Kopdes

Journalist Independent
Gubernur Sulsel Andi Sudirman saat membuka Jalan Sehat Anti Mager, di Sorowako. (dok. istimewa)

Journalist Independent, SOROWAKO – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi melepas ribuan peserta Jalan Sehat Anti Mager di kawasan Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Minggu (11/10/2026).

Jalan Sehat Anti Mager menjadi agenda penutup rangkaian Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Sulsel yang dipusatkan di Sorowako. Setelah lima hari pelaksanaan Pekan Expo Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (K-UMKM) di Lapangan Iniaku.

Pelepasan peserta berlangsung di Lapangan Golf Sorowako, dihadiri Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, para kepala daerah se-Sulsel serta peserta Pekan Expo Koperasi dan UMKM dari berbagai kabupaten/kota.

“Hari ini kita sama-sama jalan sehat anti mager untuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Andi Sudirman seraya melepas peserta jalan sehat.

Rutenya sekitar 5 kilometer, kali ini mengambil garis finis di Pantai Ide, salah satu destinasi wisata di kawasan Danau Matano, Kecamatan Nuha.

Dari titik start di Lapangan Golf Sorowako, ribuan peserta menyusuri jalan-jalan di kawasan Sorowako sebelum mencapai tepi danau yang dikenal sebagai salah satu danau terdalam di Asia Tenggara.

Pantai Ide dipilih sebagai titik akhir untuk menghadirkan suasana olahraga yang berpadu dengan keindahan alam Danau Matano.

“Terima kasih atas antusiasme seluruh masyarakat Luwu Timur dan perwakilan koperasi-UMKM dari 24 Kabupaten Kota yang telah ikut memeriahkan kegiatan Pekan Expo Harkopnas ini,” tuturnya.

Gubernur-Menkop Ferry Resmikan Kopdes

Sehari sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Gubernur Andi Sudirman meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sorowako.

Minta Sulsel jadi Percontohan

Ferry Juliantono mendorong Sulawesi Selatan menjadi proyek percontohan (pilot project) pengembangan skema offtaker melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Skema ini diarahkan untuk memperkuat pemasaran hasil produksi masyarakat desa, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta memperluas akses pasar bagi petani, nelayan, peternak, perajin, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ferry menyampaikan usulan tersebut saat mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih Sorowako di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026).

Dalam kunjungan itu, ia mendorong penyediaan alat dan mesin pascapanen agar koperasi mampu membantu masyarakat mengelola hasil produksi secara lebih optimal.

“Karena itu, saya ingin Sulawesi Selatan menjadi pilot project kegiatan offtaker, dengan penyediaan alat dan mesin pascapanen untuk seluruh hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan se-Sulawesi Selatan,” ungkap Ferry di Sorowako.

Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mengambil peran dalam rantai pemasaran produk masyarakat. Koperasi dapat menghubungkan produsen dengan pembeli, menampung hasil panen, membantu proses pengolahan, menjaga mutu komoditas, hingga menyalurkan produk ke pasar yang lebih luas.

Peran itu penting karena produsen membutuhkan saluran pemasaran yang jelas agar hasil usaha mereka memiliki nilai ekonomi. Dengan dukungan koperasi, hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, dan produk UMKM berpeluang menjangkau pembeli melalui mekanisme usaha yang lebih terorganisasi.

Rencana pengembangan tersebut mencakup berbagai sektor produksi masyarakat, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, hingga produk UMKM.

Penyediaan alat dan mesin pascapanen diharapkan membantu produsen mengurangi kehilangan hasil, mempertahankan kualitas, serta menyiapkan komoditas sesuai kebutuhan pasar.

Dukungan peralatan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik produk yang dikelola. Setiap komoditas memiliki kebutuhan penanganan berbeda, sehingga koperasi harus mempertimbangkan kapasitas produksi, kemampuan pengolahan, dan kebutuhan distribusi sebelum menggunakan fasilitas tersebut.

Ferry berharap dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi berbagai pihak dapat memperkuat pengembangan koperasi berbasis produksi masyarakat di Sulawesi Selatan. Ia optimistis gerakan koperasi di provinsi ini berpeluang menjadi rujukan bagi daerah lain.

Menkop Ferry juga berharap, setiap KDKMP dapat dilengkapi dengan alat dan mesin untuk mendukung kegiatan pascapanen komoditas unggulan masyarakat, seperti lada, vanili, dan produk pertanian lainnya.

“Sekali lagi kami minta doa dan dukungannya karena proses operasionalisasi ini adalah proses yang sangat penting sehingga nanti bisa memberikan keuntungan bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan manfaat untuk masyarakat,” pungkasnya

Gubernur Dorong Pasarkan Produk Lokal

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (10/10/2026).

Kunjungan ke salah satu Kopdes tersebut merupakan wujud program Asta Cita Nasional membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi sekaligus rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Provinsi Sulsel.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, serta para Kepala Daerah yang hadir di KDKMP Sorowako turut ikut mendampingi.

Dalam peninjauan itu, Andi Sudirman bersama Menkop Ferry melihat langsung aktivitas gerai koperasi yang telah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari LPG 3 kilogram, pupuk, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, hingga produk UMKM lokal.

“Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri Koperasi atas upaya mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berjalan secara bertahap,” ujar Andi Sudirman.

“Alhamdulillah, kita melihat sudah ada transaksi, barang-barang bersubsidi mulai masuk, dan produk lokal juga telah mengisi gerai koperasi ini,” sambungnya.

Ia menyebutkan, sekitar 70 persen produk yang masuk ke koperasi tersebut merupakan produk lokal. Hal ini sebagai peluang untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku UMKM sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.

“Kami berharap, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, tata kelola Koperasi Desa semakin kuat. Barang-barang bersubsidi yang merupakan program pemerintah dapat disalurkan melalui koperasi sehingga masyarakat bisa terlibat dan memperoleh manfaatnya,” jelasnya. (ril)