NEW YORK — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kesepakatan keamanan dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, New York, Selasa (22/9/2026).
Kesepakatan trilateral tersebut membuka jalan bagi perluasan kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland. Pada saat yang sama, kesepakatan tetap mempertahankan Greenland di bawah kendali Denmark dan tidak mengalihkan wilayah otonom itu menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Trump menyebut kesepakatan itu akan membentuk hubungan jangka panjang antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland.
“Ini akan menjadi hubungan jangka panjang yang luar biasa,” ujar Trump dalam acara penandatanganan tersebut.
AS Perluas Kehadiran Militer di Greenland
Trump sebelumnya mengatakan kesepakatan itu memberikan Amerika Serikat kendali permanen atas keamanan Greenland. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB sebelum penandatanganan, Trump juga mengatakan AS akan segera memulai proses pembangunan kehadiran militer yang lebih besar di Greenland.
Trump menyebut Amerika Serikat akan membangun dua pangkalan militer besar di wilayah tersebut. Kesepakatan itu juga membuka ruang bagi pengembangan sistem pertahanan rudal Golden Dome di Greenland.
Amerika Serikat telah memiliki fasilitas militer di Greenland selama puluhan tahun. Saat ini, sekitar 200 personel AS bertugas di Pituffik Space Base yang mendukung peringatan rudal, pertahanan rudal, serta pengawasan ruang angkasa untuk Amerika Serikat dan NATO.
Denmark Tegaskan Peran NATO
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan kesepakatan tersebut memperkuat kerja sama keamanan di kawasan Arktik dan Atlantik Utara.
“Bapak Presiden, Anda telah menyampaikannya dengan sangat jelas. Anda tidak ingin pihak lawan datang terlalu dekat,” kata Frederiksen menjelang penandatanganan.
Frederiksen menegaskan kesepakatan tersebut tetap berkaitan dengan peran NATO dan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Greenland. Reuters melaporkan kesepakatan itu memungkinkan peningkatan kehadiran militer AS, tetapi tidak menyerahkan kedaulatan Greenland kepada Washington.
Greenland Tetap di Bawah Denmark
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen mengatakan Greenland memiliki posisi strategis bagi keamanan Amerika Utara dan kawasan transatlantik.
“Kesepakatan ini mencerminkan bahwa kami memahami tanggung jawab kami dan bertindak sebagaimana mestinya,” kata Nielsen.
Greenland merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark. Kesepakatan terbaru tidak mengubah status tersebut. AP melaporkan bahwa perjanjian itu bahkan tetap berlaku jika Greenland suatu saat memperoleh kemerdekaan, dengan syarat tetap berada dalam NATO.
Kesepakatan Akhiri Ketegangan Berbulan-bulan
Penandatanganan ini mengakhiri salah satu fase ketegangan antara Washington dan Kopenhagen yang berlangsung selama berbulan-bulan. Trump sejak kembali menjabat pada Januari 2025 berulang kali menyatakan keinginannya untuk memperoleh Greenland dengan alasan strategis.
Keinginan tersebut memicu kekhawatiran Denmark dan Greenland serta menimbulkan ketegangan di antara negara-negara NATO. Negosiasi kemudian menghasilkan formula yang memungkinkan Amerika Serikat memperluas peran militernya tanpa mengambil alih Greenland sebagai wilayah Amerika.
Kesepakatan itu kini menempatkan keamanan Arktik sebagai fokus utama hubungan Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland, sekaligus memperkuat posisi militer AS di kawasan yang semakin penting secara strategis. (*)
