JAKARTA – Gerbang kampus semestinya menjadi awal perjalanan menuju ilmu dan masa depan. Namun, dugaan transaksi yang terjadi di balik proses penerimaan mahasiswa baru kini justru membawa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ke pusaran penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK mengamankan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026).
Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, operasi itu diawali dengan penyelidikan tertutup yang dilakukan di wilayah Purwokerto. Setelah dugaan tersebut mengerucut, KPK kemudian bergerak melakukan penindakan.
“Benar, KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 14 orang. Sebanyak 12 orang diamankan di Purwokerto, sementara dua lainnya diamankan di Jakarta.
Tak hanya mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Budi mengatakan, perkara yang tengah didalami KPK berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Unsoed.
Dugaan praktik transaksional itu menjadi sorotan karena terjadi pada tahap yang semestinya menjadi pintu awal bagi calon mahasiswa untuk menapaki dunia pendidikan tinggi.
“Terlebih dugaan korupsi terjadi saat proses awal, proses penerimaan. Artinya, transaksional sudah terjadi saat mahasiswa baru membuka gerbang masuk kampus,” ujar Budi.
Sejumlah informasi yang beredar menyebut dugaan suap tersebut berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran, dengan nilai sekitar Rp700 juta.
Namun, angka tersebut masih menjadi bagian dari informasi yang tengah didalami. KPK belum menyampaikan konstruksi perkara secara utuh maupun memastikan pihak-pihak yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan masih berlangsung. KPK memiliki waktu untuk menentukan status hukum mereka berdasarkan hasil pendalaman dan bukti yang ditemukan dalam rangkaian operasi tersebut.
Harta Kekayaan Akhmad Sodiq
Di tengah bergulirnya penanganan perkara, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Akhmad Sodiq turut menjadi perhatian.
Berdasarkan laporan harta kekayaan tahun 2025, total kekayaan Akhmad Sodiq tercatat sekitar Rp3,299 miliar. Setelah dikurangi kewajiban utang sebesar Rp175 juta, kekayaan bersihnya berada di kisaran Rp3,124 miliar.
Sebagian besar harta tersebut berupa aset tanah dan bangunan yang berada di Kabupaten Banyumas.
Nilai tanah dan bangunan yang tercatat dalam LHKPN tersebut mencapai sekitar Rp2,5 miliar.
Di antaranya tanah dan bangunan seluas 505 meter persegi dan 416 meter persegi dengan nilai Rp1,3 miliar.
Kemudian terdapat tanah seluas 1.051 meter persegi senilai Rp395 juta, tanah seluas 1.129 meter persegi senilai Rp510 juta, serta tanah seluas 1.050 meter persegi dengan nilai Rp295 juta.
Deretan angka dalam laporan kekayaan itu kini muncul bersamaan dengan pemeriksaan KPK terhadap Akhmad Sodiq. Namun, nilai kekayaan seseorang tidak dengan sendirinya menunjukkan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
KPK masih mendalami perkara tersebut untuk mengurai aliran uang, peran masing-masing pihak, serta dugaan transaksi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Di titik inilah kasus Unsoed menjadi perhatian. Sebab, ketika dugaan transaksi menyentuh pintu masuk perguruan tinggi, yang dipertaruhkan bukan sekadar uang, tetapi juga kepercayaan terhadap dunia pendidikan.
