Mahfud melihat persoalan hukum nasional tidak cukup diselesaikan dengan pergantian pejabat atau keputusan politik. Aparat penegak hukum harus memperoleh kebebasan untuk memeriksa setiap laporan tanpa mempertimbangkan kedudukan maupun pengaruh pihak yang terlibat.
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud saat berdialog dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam sebuah diskusi yang membahas perkembangan politik dan hukum Indonesia.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian mereka, mulai dari polemik Gibran Rakabuming Raka, dugaan saling sandera antarkelompok politik, kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, hingga proses hukum terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Desak Pengusutan Kasus Penyadapan
Salah satu persoalan yang disoroti Mahfud adalah dugaan praktik saling sandera di antara kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat penegakan hukum berjalan lambat karena masing-masing pihak khawatir perkara tertentu akan membuka kelemahan pihak lainnya.
Mahfud meminta Prabowo tidak terjebak dalam situasi tersebut. Presiden perlu memberikan ruang kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan masyarakat berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Ia menilai keterbukaan proses hukum justru dapat menghentikan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Keterbukaan di meja hijau akan menghindarkan masyarakat dari spekulasi dan fitnah, sekaligus mengembalikan marwah negara hukum yang berkeadaban,” ujar Mahfud.
Dalam pembahasan mengenai Gibran, Mahfud juga menyampaikan pandangannya tentang pilihan pengunduran diri dibandingkan proses pemakzulan. Ia menilai mekanisme impeachment melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi berpotensi berlangsung panjang, bahkan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tujuh bulan.
Menurut Mahfud, ketidakpastian politik selama proses tersebut dapat menimbulkan biaya ekonomi dan politik yang jauh lebih besar. Meski demikian, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila aparat menemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum.
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah dugaan penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo. Mahfud meminta penyidikan tidak berhenti pada oknum pelaksana di lapangan. Aparat harus menelusuri siapa pihak yang memerintahkan operasi tersebut dan siapa pengguna akhir atau end user dari informasi hasil penyadapan.
Ia juga menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus diuji berdasarkan ketentuan hukum, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana terhadap keamanan negara.
Selain itu, Mahfud menyinggung polemik ijazah Jokowi yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa. Ia menyarankan majelis hakim mempertimbangkan pemeriksaan forensik ulang secara objektif dan terbuka terhadap dokumen yang dipersoalkan agar proses hukum menghasilkan kepastian dan tidak memperpanjang perdebatan publik.
Menjelang akhir diskusi, Mahfud turut membahas sosok yang layak menggantikan Gibran apabila kursi wakil presiden kosong. Nama Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono menjadi bagian dari pembicaraan, tetapi Mahfud lebih menekankan pentingnya figur senior yang netral dan memiliki karakter teknokrat.
Ia mencontohkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai sosok yang dapat menjadi penyejuk politik. Menurut Mahfud, Indonesia membutuhkan wakil presiden yang mengutamakan stabilitas pemerintahan selama sisa masa jabatan, bukan figur yang memiliki ambisi politik menuju Pilpres 2029.
Bagi Mahfud, keberanian Prabowo membuka persoalan hukum secara transparan akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah dalam memperkuat negara hukum. (*)






