Tito Karnavian: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

Journalist Independent
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Journalist Independent, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh gubernur agar segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Pemerintah memberikan batas waktu hingga 21 November 2026 atau lima hari sejak Senin (16/11/2026).

Tito menyampaikan tenggat tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (16/11/2026). Dia meminta pemerintah daerah memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proses penetapan upah minimum.

“Ada data penting, timing penting dari Bapak Menteri Tenaga Kerja, itulah deadline penetapan adalah tanggal 21 November. Sekarang tanggal 16. Jadi ada waktu 5 hari lagi bagi para gubernur untuk menentukan upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi,” ujar Tito.

Setelah penetapan upah minimum tingkat provinsi, pemerintah daerah juga harus menyelesaikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.

Tito menjelaskan, gubernur dapat mengambil alih proses penetapan UMK apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikannya sesuai tenggat waktu.

“Dan kemudian daerah, kabupaten kota, deadline-nya adalah tanggal 25 November. Kalau nanti di daerah nggak bisa selesai di tingkat kabupaten kota, diambil alih, dapat diambil alih oleh gubernur. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah, ya,” katanya.

Untuk memastikan seluruh daerah memenuhi jadwal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Tito mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah menerbitkan surat edaran yang memuat ketentuan teknis penetapan upah minimum 2027. Kemendagri akan memantau daerah yang belum menyelesaikan tahapan penetapan.

“Bapak Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran lebih teknis. Kami nanti dari Kemendagri, Bapak, kami akan membantu komunikasi terus dengan daerah, mana saja di deadline ini yang belum, siapa yang mana, provinsi yang mana yang belum. Kabupaten yang belum mana, yang mana yang belum,” ujar Tito.

Baca Juga  Gaji Guru 2027 Belum Dipastikan Naik, Ada 3 Kebijakan Baru untuk PPPK dan Honorer

Koordinasi tersebut akan dilakukan bersama tim Kemnaker. Pemerintah juga berencana menggelar rapat secara daring dengan daerah yang belum menyelesaikan penetapan untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

“Kita akan komunikasikan dengan tim dari Bapak Menaker, kita Zoom meeting spesifik dengan daerah-daerah yang belum, hambatannya apa, supaya intinya kita meredam situasi. Mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik saja,” tutur dia.

Pemerintah berharap koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian penetapan upah minimum. Dengan demikian, seluruh tahapan pengupahan 2027 dapat berjalan sesuai jadwal.

Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

Berdasarkan keterangan Tito, batas waktu penetapan upah minimum daerah adalah sebagai berikut:

  1. Upah Minimum Provinsi (UMP): paling lambat 21 November 2026.
  2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): paling lambat 25 November 2026.

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) juga menjadi bagian dari tahapan pengupahan 2027. Pemerintah melalui sosialisasi Kemnaker pada 16 November menyampaikan jadwal UMSP bersamaan dengan UMP pada 21 November, sedangkan UMSK bersamaan dengan UMK pada 25 November 2026.

Penetapan upah minimum tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu landasan pengaturan pengupahan 2027.