MUI Desak Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas, Ingatkan Bahaya Makar

Waketum MUI KH Cholil
Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunaan saat pertemuan dengan Ormas Islam. (dok. MUI)

MUI Desak Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas, Ingatkan Bahaya Makar

Journalist Independent.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam meminta kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut hingga tuntas. MUI menilai, penyadapan yang mengarah pada indikasi makar tidak boleh ditoleransi karena dapat mengancam kedaulatan dan kehormatan negara.

Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, dalam konferensi pers seusai Pertemuan Dewan Pimpinan MUI bersama pimpinan ormas Islam di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Cholil menyatakan MUI dan pimpinan ormas Islam mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut kasus penyadapan tersebut secara transparan.

“Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya,” ujar Cholil yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat.

Ia mengingatkan, persoalan tersebut menjadi semakin serius apabila penyadapan terbukti berkaitan dengan upaya makar. Menurutnya, tindakan semacam itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan tidak boleh dibiarkan merusak kedaulatan Indonesia.

“Apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar. Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia,” tegasnya.

Pertemuan MUI dan pimpinan ormas Islam tersebut juga membahas dinamika politik nasional, termasuk isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terkait persoalan itu, MUI meminta masyarakat tidak ikut larut dalam polemik. Cholil mengimbau publik dan ormas Islam tetap tenang serta mempercayakan proses politik kepada lembaga negara sesuai mekanisme konstitusional.

“Kita percayakan kepada wakil-wakil kita ya dari DPR, agar mereka memproses, seperti di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Baca Juga  SBY Prihatin Politik Indonesia Kian Liar, Minta Prabowo Hidupkan Kembali Politik Berkeadaban

MUI juga mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah dinamika politik nasional. Ajakan tersebut mencakup penguatan ukhuwah islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan, serta ukhuwah basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan.

Melalui pertemuan tersebut, MUI menegaskan pentingnya menjaga kedamaian, keutuhan bangsa, dan suasana kehidupan masyarakat yang rukun serta kondusif. (ar)