Journalist Independent.com, JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat. Salah satunya, apakah Gibran tetap berhak memperoleh uang pensiun dari negara?
Jika pemberhentiannya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, Gibran berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dalam penjelasan Pasal 6 juga disebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Pengecualian berlaku apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Pensiun Gibran Rp20,16 Juta per Bulan
Lantas, berapa besaran pensiun yang bisa diterima Gibran?
Perhitungannya mengacu pada ketentuan gaji pokok wakil presiden. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok Ketua MPR, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, gaji pokok wakil presiden dihitung sebesar empat kali angka tersebut, yakni Rp20.160.000 per bulan. Nilai itulah yang menjadi dasar perhitungan pensiun pokok Gibran jika memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.
Tak Hanya Uang Pensiun
Hak mantan wakil presiden tidak berhenti pada pembayaran pensiun pokok. Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pemberian tunjangan sesuai ketentuan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya.
Selain itu, Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Adapun pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU yang sama.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses sebagai pemberhentian dengan hormat, ia berhak atas pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta per bulan, di luar tunjangan dan fasilitas lain yang diatur undang-undang. (ar)
