Journalist Independent, JAKARTA — Keputusan Gibran Rakabuming Raka melepas jabatan Wakil Presiden RI mendapat tanggapan dari jajaran Partai Gerindra di Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulsel, H Najmuddin, menyatakan menghormati langkah politik tersebut dan meyakini Gibran memiliki pertimbangan tersendiri sebelum mengambil keputusan besar itu.
Najmuddin menilai pengunduran diri Gibran perlu dilihat sebagai keputusan politik yang patut dihargai. Ia juga berharap langkah tersebut membawa kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negara.
“Keputusan Mas Gibran yang mundur sebagai Wapres kita hormati demi kepentingan bangsa dan tentu ada alasan sendiri mengapa ia mundur,” kata Najmuddin saat ditemui di salah satu kafe di Makassar, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan Najmuddin muncul di tengah dinamika politik nasional setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari yang sama. Penyerahan surat itu berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB, setelah Gibran lebih dahulu menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
MPR Siapkan Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Surat dengan maksud serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.
“Gibran menyampaikan surat pengunduran dari Wakil Presiden RI, surat yang sama juga sudah disampaikan ke Pak Prabowo Subianto, Gibran meminta surat itu diproses, dan hari ini pimpinan MPR akan rapat untuk surat pengunduran diri itu,” ujar Muzani.
Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran tidak menyampaikan penjelasan panjang mengenai alasan pengunduran dirinya. Ia berfokus menyampaikan maksud kedatangan serta menyerahkan dokumen resmi agar lembaga negara tersebut menindaklanjutinya.
Setelah menerima surat, pimpinan MPR menyiapkan rapat internal dan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok DPD. Pertemuan itu menjadi bagian dari penyusunan tahapan konstitusional untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong.
Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi untuk memilih Wakil Presiden definitif. Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama calon, kemudian MPR menentukan satu di antaranya melalui sidang.
“Menurut konstitusi kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri itu untuk mendapatkan wakil presiden definitif sekaligus pengganti Mas Gibran,” kata Muzani.
Ia juga meminta masyarakat mendoakan agar proses demokrasi dan ketatanegaraan berjalan lancar. Menurutnya, situasi ini menjadi pengalaman baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.
Sementara itu, sikap Najmuddin menunjukkan respons Gerindra Sulsel terhadap perubahan politik di tingkat nasional.
Ia memilih menghormati keputusan Gibran, sementara proses formal untuk menentukan pengganti Wakil Presiden kini menjadi kewenangan Presiden dan MPR sesuai konstitusi. (*)
