Journalist Independent, JAKARTA — Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru setelah ratusan anggota DPR RI mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Di tengah tekanan politik tersebut, muncul pandangan bahwa Gibran sebaiknya mempertimbangkan pengunduran diri sebelum proses pemakzulan bergulir lebih jauh.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai mundur secara sukarela merupakan pilihan yang lebih terhormat bagi Gibran dibandingkan harus diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Pandangan itu muncul setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan HMP terkait kontroversi dokumen pendidikan Gibran. Usulan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika politik nasional pada Kamis (12/11/2026).
Ridho menilai terdapat perbedaan mendasar antara pengunduran diri dan pemberhentian melalui pemakzulan. Keduanya bukan hanya memiliki konsekuensi politik berbeda, tetapi juga berpengaruh terhadap hak-hak yang bisa diterima seseorang setelah meninggalkan jabatan wakil presiden.
“Kalau Gibran sudah mengundurkan diri, tidak perlu pemakzulan lagi. Selama pengunduran dirinya disetujui Presiden, itu yang membedakan,” ujar Ridho.
Menurutnya, pengunduran diri secara resmi dengan persetujuan Presiden berpotensi membuat Gibran tetap memperoleh sejumlah hak sebagai mantan wakil presiden. Di antaranya hak keuangan, pengawalan, serta fasilitas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila pemberhentian berlangsung melalui pemakzulan, konsekuensi terhadap hak-hak tersebut dapat berbeda.
“Kalau mengundurkan diri secara resmi dan disetujui Presiden, Gibran dapat dana pensiun, pengawalan, dan fasilitas negara,” jelasnya.
Dari perspektif etika politik, Ridho menganggap pengunduran diri memberikan ruang bagi Gibran untuk mengakhiri polemik tanpa harus menghadapi keputusan pemberhentian melalui proses politik dan hukum yang panjang.
Pemakzulan Gibran Tidak Bisa Diputuskan DPR Sendiri
Meski demikian, Ridho mengingatkan bahwa bergulirnya usulan HMP belum tentu berakhir dengan pemakzulan. DPR memang memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan, tetapi pemberhentian presiden maupun wakil presiden harus mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Ia mengapresiasi langkah anggota DPR yang mengajukan HMP karena dinilai sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.
“Itu langkah bagus bagi teman-teman di DPR, karena bagian dari langkah konstitusional,” katanya.
Namun, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh wakil presiden tidak bisa langsung menjadi dasar pemberhentian. Mahkamah Konstitusi (MK) harus terlebih dahulu memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut sebelum proses berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ridho juga menyinggung kemungkinan penyelesaian polemik dokumen pendidikan Gibran melalui jalur hukum administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurutnya, apabila gugatan tersebut berhasil, dampaknya lebih relevan untuk persyaratan kontestasi politik mendatang, bukan membatalkan hasil Pilpres 2024 yang telah selesai.
“Kalaupun Gibran mengajukan ke PTUN dan berhasil, itu berguna untuk 2029, bukan 2024,” tegasnya.
Ridho turut menjelaskan kemungkinan yang terjadi apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong melalui mekanisme konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Presiden nantinya mengajukan dua calon untuk dipilih MPR. Karena itu, sosok yang berpeluang mengisi posisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan kesepakatan politik di dalam koalisi pemerintahan.
“Siapa calon penggantinya tidak bisa dipastikan. Tentu tidak terlepas dari koalisi yang saat ini,” pungkas Ridho. (*)
