Journalist Independent, JAKARTA — Hilangnya uang puluhan juta rupiah dari rekening pribadi menjadi pengalaman yang dipersoalkan seorang nasabah Bank OCBC.
Bukan karena transaksi belanja atau transfer yang tidak diingat, melainkan karena mutasi rekeningnya justru mencantumkan keterangan penyitaan oleh Bareskrim Polri.
Pengalaman tersebut kembali ramai diperbincangkan di media sosial setelah pemilik akun @hundintogam mengungkap persoalan yang dialaminya pada 2025. Ia mengaku kehilangan dana sebesar Rp32.080.236 yang sebelumnya tersimpan di rekening pribadinya.
Perhatian publik tertuju pada identitas rekening penerima dana. Berdasarkan tangkapan mutasi yang diceritakan korban, uang tersebut berpindah ke rekening Bank BRI bernomor 019301004063304 atas nama RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI.
Keterangan transaksi yang muncul juga cukup mencolok, yakni “PENYITAAN BARESKRIM POLRI”.
Korban mengaku tidak pernah merasa melakukan transfer ataupun memberikan persetujuan untuk memindahkan uang tersebut. Awalnya, ia menduga saldo yang berkurang merupakan kesalahan sistem perbankan. Namun, setelah memeriksa riwayat transaksi, ia menemukan pendebetan dengan nominal yang mencapai lebih dari Rp32 juta.
“Uang saya berpindah tanpa persetujuan saya,” demikian penggalan pengakuannya yang kemudian menyebar di media sosial.
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan hilangnya saldo, tetapi juga menyangkut kejelasan prosedur dan transparansi tindakan penyitaan. Nasabah mempertanyakan dasar hukum pemindahan dana serta dokumen resmi yang dapat menjelaskan mengapa rekeningnya mengalami pendebetan tersebut.
Nasabah OCBC Mengaku Dipimpong
Upaya mendapatkan penjelasan ternyata tidak berjalan mudah. Menurut pengakuan @hundintogam, ia sempat menghubungi Bank OCBC untuk meminta keterangan mengenai transaksi tersebut sekaligus memperoleh berita acara penyitaan.
Namun, ia mengaku tidak mendapatkan dokumen yang dibutuhkan. Pihak bank justru mengarahkannya untuk meminta penjelasan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Korban kemudian mencoba menghubungi PPATK dengan harapan mendapatkan kepastian mengenai status dana yang dipindahkan. Akan tetapi, menurut ceritanya, ia kembali diarahkan untuk berkomunikasi dengan pihak bank.
Situasi tersebut membuatnya merasa tidak memperoleh jawaban yang jelas mengenai lembaga mana yang dapat memberikan dokumen maupun penjelasan resmi terkait penyitaan.
Ia juga mempertanyakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjelaskan transaksi yang mengakibatkan saldo rekeningnya berkurang puluhan juta rupiah.
Dalam klarifikasi lanjutan, pemilik akun tersebut menegaskan bahwa kejadian itu bukan peristiwa baru. Pendebetan rekening berlangsung pada 2025 dan dirinya sudah berusaha mengurus persoalan tersebut selama berbulan-bulan.
Namun, proses yang menurutnya berbelit-belit membuat korban akhirnya kehabisan tenaga. Ia mengaku memilih berhenti memperjuangkan persoalan itu setelah merasa terus diarahkan dari satu lembaga ke lembaga lainnya tanpa memperoleh kepastian.
Pengakuan tersebut kembali memantik perdebatan di media sosial. Sejumlah warganet menyayangkan sulitnya nasabah mendapatkan penjelasan mengenai dana yang dipindahkan dari rekening pribadi.
Sebagian lainnya menyarankan agar persoalan tersebut dibawa melalui jalur hukum supaya dasar penyitaan, kewenangan pihak terkait, dan status dana bisa diperjelas.
Hingga pengakuan tersebut menjadi perbincangan, cerita korban masih menjadi sorotan karena menyangkut hak nasabah memperoleh informasi yang transparan ketika rekeningnya mengalami pendebetan dalam proses penyitaan. (*)
