Journalist Independent, MAKASSAR – Sengketa pengelolaan lahan parkir di kawasan Pasar Butung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), antara Perumda Pasar Makassar Raya dan PD Parkir Makassar Raya belum menemukan titik penyelesaian. Kedua badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut masih memiliki klaim kewenangan masing-masing atas pengelolaan area parkir di sekitar pasar.
Perselisihan ini mencuat setelah petugas PD Parkir dan PD Pasar terlibat adu mulut di kawasan Pasar Butung, Kecamatan Wajo, Senin (2/11/2026). Peristiwa tersebut terekam kamera dan videonya kemudian beredar luas di media sosial.
Dalam rekaman yang beredar, sejumlah petugas PD Parkir terlihat mencegat petugas PD Pasar yang sedang mengendarai sepeda motor. Keduanya terlibat adu argumen yang diduga dipicu persoalan pengelolaan lahan parkir di tepi jalan kawasan pasar.
Petugas PD Parkir mempertanyakan uang setoran parkir yang diduga ditarik dan ditahan oleh petugas PD Pasar. Perselisihan itu kemudian berkembang menjadi saling klaim mengenai pihak yang berhak mengelola dan memungut retribusi parkir.
Meski persoalan tersebut sempat dibahas bersama, kedua pihak belum mencapai kesepakatan mengenai kewenangan pengelolaan lahan parkir Pasar Butung.
Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, sebelumnya menegaskan bahwa pengelolaan parkir di kawasan Pasar Butung merupakan bagian dari kewenangan perusahaannya yang diatur dalam peraturan daerah.
“Perumda Pasar Makassar Raya menegaskan bahwa pengelolaan parkir di kawasan Pasar Butung merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah,” tegas Rusli kepada wartawan, Rabu (4/11).
Rusli membantah pihaknya berupaya merebut lahan parkir. Dia menyatakan PD Pasar hanya menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, kewenangan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar. Ketentuan itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2004.
Rusli menafsirkan aturan tersebut memberikan kewenangan kepada PD Pasar untuk mengelola kawasan pasar, termasuk area yang berada hingga radius 100 meter dari wilayah pasar.
“Ini ada kesalahpahaman terkait regulasi pengelolaan parkir di wilayah pasar. Dalam regulasi, kami hingga radius 100 meter dari wilayah pasar masih dalam pengelolaan kami,” jelas Rusli.
Dia juga merujuk Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perumda Pasar Makassar Raya. Menurut Rusli, aturan tersebut memberikan dasar bagi PD Pasar untuk memungut jasa pengelolaan pasar, termasuk penggunaan areal atau pelataran dan bangunan pasar.
Dalam cakupan jasa pengelolaan tersebut, Rusli memasukkan aktivitas perparkiran sebagai salah satu bagian yang menjadi kewenangan PD Pasar.
“Dengan demikian, pengelolaan dan pemungutan jasa parkir di area Pasar Butung merupakan bagian dari kewenangan Perumda Pasar Makassar Raya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Rusli.
Klaim tersebut menjadi dasar PD Pasar mempertahankan kewenangannya dalam pengelolaan parkir di kawasan Pasar Butung. Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai karena PD Parkir Makassar Raya juga terlibat dalam sengketa pengelolaan dan pemungutan setoran parkir di lokasi tersebut.
Perselisihan antara dua BUMD ini membuat kepastian pengelolaan lahan parkir Pasar Butung masih menjadi persoalan. Kesepakatan mengenai batas kewenangan masing-masing pihak diperlukan agar aktivitas pengelolaan parkir tidak kembali diwarnai konflik di lapangan.
