Journalist Independent, JAKARTA – Ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk menjaga inflasi Indonesia tetap terkendali hingga akhir 2026.
Di tengah upaya mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah memperkuat operasi pasar beras, menambah penyaluran beras stabilisasi, hingga menyiapkan intervensi untuk menekan biaya produksi peternak unggas.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyebut inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Menurut dia, angka tersebut masih terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara yang menghadapi tekanan kenaikan harga lebih tinggi.
“Indonesia, inflasinya masih 3,28 persen dan terkendali,” kata Amran di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga kestabilan harga melalui pengelolaan pasokan dari tingkat produsen hingga konsumen. Kebijakan tersebut terutama menyasar komoditas pangan strategis yang berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga, seperti beras, telur, dan daging ayam ras.
Bagi masyarakat, kenaikan harga bahan pangan dapat langsung mengurangi kemampuan belanja sehari-hari. Sementara bagi petani dan peternak, harga yang terlalu rendah juga berpotensi menekan pendapatan serta keberlanjutan usaha. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan menurunkan harga di tingkat konsumen.
Tambahan 74 Ribu Ton Beras
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras melalui Perum Bulog.
Bapanas memberikan penugasan tambahan sebanyak 74,18 ribu ton dari sisa anggaran yang tersedia untuk menjaga pasokan beras stabilisasi hingga akhir tahun.
Penambahan tersebut dilakukan setelah penugasan SPHP sebelumnya sebanyak 828 ribu ton selesai direalisasikan pada 23 September 2026. Pemerintah berupaya mencegah kekosongan beras SPHP di pasar yang berpotensi mengurangi pilihan masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau.
Realisasi penyaluran tambahan SPHP sejak awal Oktober hingga 14 Oktober telah mencapai 52 ribu ton. Jumlah itu setara dengan 70,19 persen dari alokasi tambahan yang diberikan.
Selain beras medium, operasi pasar juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan beras premium. Amran meminta Bulog melanjutkan intervensi pasar agar pasokan tetap tersedia dan harga tidak mengalami gejolak berlebihan.
“Makanya operasi pasar, karena beras kita banyak. Saya sudah minta Bulog melakukan operasi pasar,” ujarnya.
Data Bapanas per 14 Oktober 2026 menunjukkan stok beras komersial Bulog mencapai 15,88 ribu ton. Angka tersebut meningkat 120,25 persen dibandingkan posisi sebulan sebelumnya yang berada di kisaran 7,21 ribu ton.
Stok beras komersial merupakan salah satu komponen pasokan Bulog, terpisah dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pemerintah juga memastikan cadangan beras medium digunakan untuk mendukung penyaluran beras dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sesuai ketentuan program.
Bantuan Beras untuk 33,24 Juta Penerima
Selain operasi pasar, pemerintah mengandalkan bantuan pangan beras untuk membantu rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima. Program tahap ketiga untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 menyasar sekitar 33,24 juta penerima.
Kebutuhan cadangan beras pemerintah untuk program tersebut diperkirakan mencapai 997 ribu ton. Penyalurannya ditargetkan berlangsung mulai Oktober sesuai tahapan pelaksanaan program.
Bantuan pangan diharapkan membantu menjaga akses masyarakat terhadap bahan pokok, terutama ketika harga di pasar mengalami tekanan. Namun, bantuan tersebut tetap menjadi program tersendiri dan berbeda dari penjualan beras SPHP melalui saluran distribusi yang ditetapkan pemerintah.
Kombinasi bantuan pangan dan operasi pasar menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan pasokan. Ketika beras tersedia dalam jumlah memadai dan dapat dijangkau konsumen, tekanan pengeluaran rumah tangga diharapkan bisa dikendalikan.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada kelancaran distribusi. Ketersediaan stok di gudang tidak otomatis menjamin harga terjangkau apabila pasokan belum menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Harga Jagung Pakan Jadi Perhatian
Pengendalian inflasi tidak hanya menyasar beras. Pemerintah juga berupaya menjaga kestabilan harga produk peternakan unggas melalui intervensi pada sisi produksi.
Salah satu langkahnya adalah program SPHP jagung pakan yang ditujukan untuk membantu peternak memperoleh bahan baku dengan harga lebih ekonomis. Amran menginstruksikan Bulog agar terus melayani kebutuhan jagung pakan bagi peternak unggas.
Alokasi program tersebut direncanakan bertambah sebanyak 150 ribu ton. Kebijakan ini diharapkan membantu mengendalikan biaya produksi, sehingga peternak memiliki ruang untuk mempertahankan usaha tanpa harus membebankan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen.
Harga jagung pakan menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam rantai produksi daging ayam ras dan telur.
Jika biaya pakan meningkat, tekanan dapat merambat ke harga jual produk ternak. Sebaliknya, intervensi yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga di tingkat konsumen.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada distribusi produk unggas. Surplus daging ayam ras perlu dikelola secara proporsional agar kelebihan pasokan tidak menjatuhkan harga di tingkat peternak, sementara konsumen tetap memperoleh produk dengan harga wajar.
Bapanas Jaga Keseimbangan Harga
Amran menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam rantai pasok. Kebijakan produksi, distribusi, operasi pasar, dan bantuan pangan harus berjalan beriringan agar tidak menimbulkan ketimpangan harga.
Di tingkat produsen, pemerintah perlu memastikan petani dan peternak memperoleh harga yang mendukung keberlanjutan usaha.
Sementara di tingkat konsumen, intervensi dibutuhkan untuk meredam lonjakan harga yang dapat menggerus daya beli.
Pendekatan tersebut menjadi penting menjelang akhir tahun, ketika kebutuhan rumah tangga dan dinamika distribusi dapat memengaruhi pergerakan harga pangan.
Pemerintah menargetkan ketersediaan komoditas strategis tetap terjaga melalui penguatan cadangan, percepatan distribusi, serta intervensi pada komoditas yang mengalami tekanan.
Inflasi Indonesia sebesar 3,28 persen pada September menjadi gambaran kondisi harga secara umum.
Namun, angka inflasi nasional tidak selalu mencerminkan perubahan harga setiap komoditas di seluruh daerah.
Karena itu, pemantauan harga dan ketersediaan pangan di tingkat daerah tetap diperlukan.
Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya stok nasional, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahan pokok tersedia dengan harga wajar di pasar, termasuk di wilayah yang menghadapi kendala distribusi.
Dengan tambahan alokasi SPHP, penyaluran bantuan pangan, dan dukungan jagung pakan, Bapanas berupaya menjaga kestabilan harga sekaligus melindungi kepentingan produsen dan konsumen hingga penghujung 2026. (*)
