JI, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang penggunaan anggaran pendidikan untuk 2027 di tengah besarnya perhatian masyarakat terhadap program sekolah gratis.
Dengan alokasi yang diproyeksikan mencapai Rp824 triliun, pemerintah berupaya mengatur pembiayaan agar kebutuhan siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, hingga fasilitas sekolah dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa desain anggaran pendidikan tahun depan masih dalam tahap pembahasan.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menentukan bagaimana dana pendidikan digunakan, termasuk untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan harapan agar biaya pendidikan yang selama ini menjadi beban keluarga dapat ditekan.
Namun, pemerintah masih menyusun pembagian anggaran dan mekanisme penggunaannya sebelum berbagai program pendidikan dijalankan sesuai dengan perencanaan.
Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026, Suahasil menyebut alokasi anggaran pendidikan pada 2027 akan mencapai Rp824 triliun.
“Saya mau mengatakan tahun depan 2027, anggaran pendidikan itu akan menjadi Rp824 triliun. Ini yang sedang kita desain lagi,” ujar Suahasil.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena pembahasan sekolah gratis tidak hanya berkaitan dengan besarnya dana yang tersedia. Pemerintah juga harus menentukan program yang menjadi prioritas, jalur penyaluran anggaran, serta kelompok penerima manfaat yang akan mendapatkan dukungan.
Anggaran Rp824 Triliun Masih Disusun
Wacana pendidikan gratis menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan anggaran pendidikan nasional. Bagi masyarakat, kebijakan ini berkaitan langsung dengan kemampuan keluarga membiayai pendidikan anak, mulai dari kebutuhan sekolah hingga biaya pendukung kegiatan belajar.
Meski demikian, besarnya anggaran pendidikan tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan sekolah akan langsung ditanggung pemerintah melalui satu program.
Penggunaan anggaran tersebut mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan, termasuk bantuan kepada peserta didik, dukungan bagi tenaga pendidik, pembangunan fasilitas, dan peningkatan mutu pendidikan.
Karena itu, pemerintah masih melakukan penataan untuk menentukan komposisi belanja yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.
Dalam penjelasannya, Suahasil menegaskan bahwa anggaran pendidikan mencakup kebutuhan siswa dan mahasiswa serta tenaga pendidik.
Pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik.
Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengurangan biaya yang harus dibayar keluarga.
Pemerintah juga perlu memastikan sekolah memiliki fasilitas yang memadai dan tenaga pendidik yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.
Bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan, alokasi untuk perbaikan sekolah menjadi salah satu komponen penting. Sementara itu, dukungan kepada siswa dan mahasiswa diperlukan untuk memperluas kesempatan belajar, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan bantuan.
Namun, sampai penataan anggaran selesai, belum ada rincian dalam keterangan tersebut mengenai skema final sekolah gratis, cakupan penerima, ataupun bentuk biaya pendidikan yang nantinya ditanggung pemerintah.
Tiga Jalur Penyaluran Anggaran Pendidikan 2027
Selain menentukan jenis program yang dibiayai, pemerintah juga sedang mengatur pembagian anggaran berdasarkan jalur penyalurannya.
Suahasil menjelaskan bahwa anggaran pendidikan akan disalurkan melalui tiga jalur utama, yakni belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD), serta dana abadi dan pembiayaan pendidikan.
Ketiga jalur tersebut memiliki peran berbeda dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Belanja pemerintah pusat digunakan untuk membiayai berbagai program yang dikelola kementerian dan lembaga. Sementara itu, Transfer ke Daerah menjadi bagian dari mekanisme pendanaan yang mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah.
Adapun dana abadi dan pembiayaan pendidikan menjadi bagian lain dari struktur pendanaan yang turut diperhitungkan dalam anggaran pendidikan nasional.
Pembagian tersebut penting karena kebutuhan pendidikan tidak seluruhnya dapat ditangani melalui satu kementerian atau satu jenis belanja. Pemerintah pusat menjalankan program nasional, sedangkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan berbagai layanan pendidikan sesuai kewenangannya.
Penataan anggaran juga dibutuhkan agar program yang dibiayai tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan pembagian yang lebih terarah, pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan bantuan bagi peserta didik, pembangunan fasilitas sekolah, serta program peningkatan kualitas pendidikan.
Meski demikian, besaran anggaran untuk setiap jalur penyaluran dan rincian pembagiannya pada 2027 masih menjadi bagian dari desain yang sedang disusun pemerintah.
PIP dan KIP Tetap Masuk dalam Program Pendidikan
Sejumlah program yang selama ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan juga tercakup dalam belanja pemerintah pusat.
Di antaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), revitalisasi sekolah, serta pengembangan Sekolah Unggul Garuda.
PIP merupakan salah satu program bantuan yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik dari keluarga yang memenuhi kriteria penerima. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan biaya yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan anak.
Sementara itu, KIP berkaitan dengan dukungan akses pendidikan melalui skema yang ditujukan kepada kelompok penerima sesuai ketentuan program. Kedua program ini menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
Di sisi lain, revitalisasi sekolah menyasar kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi bangunan, ruang kelas, dan fasilitas pendukung merupakan faktor yang memengaruhi kenyamanan serta kelancaran proses belajar mengajar.
Sekolah dengan fasilitas yang tidak memadai dapat menghadapi hambatan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran.
Karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi bagian penting dari penggunaan anggaran pendidikan, selain bantuan langsung yang berkaitan dengan peserta didik.
Pemerintah juga memasukkan Sekolah Unggul Garuda sebagai salah satu program yang dibiayai melalui belanja pemerintah pusat. Program ini menjadi bagian dari upaya pengembangan pendidikan unggulan, yang berbeda dari bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar sehari-hari.
Keberadaan berbagai program tersebut memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk sejumlah sasaran sekaligus.
Tantangan pemerintah adalah memastikan setiap alokasi memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan akses maupun mutu pendidikan.
Sekolah Rakyat Mendapat Alokasi Rp19,3 Triliun
Program Sekolah Rakyat turut menjadi bagian dari pembahasan anggaran pendidikan tahun depan. Pemerintah mengalokasikan Rp19,3 triliun untuk program tersebut melalui Kementerian Sosial.
Suahasil menjelaskan bahwa pembiayaan Sekolah Rakyat masuk dalam belanja pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Sekolah Rakyat Rp19,3 triliun juga adalah belanja pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial,” katanya.
Alokasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan juga terhubung dengan kebijakan sosial, terutama dalam upaya memperluas akses belajar bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang diarahkan untuk membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga sasaran.
Dalam pelaksanaannya, program pendidikan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial memerlukan dukungan anggaran untuk memastikan layanan dapat berjalan sesuai perencanaan.
Meski demikian, angka Rp19,3 triliun yang disebutkan Suahasil merupakan alokasi untuk program Sekolah Rakyat, bukan besaran anggaran khusus sekolah gratis secara keseluruhan. Pemerintah masih menyusun desain anggaran pendidikan 2027 yang mencakup berbagai program dan jalur pembiayaan.
Perbedaan ini penting dipahami agar masyarakat tidak menyamakan seluruh anggaran pendidikan dengan satu kebijakan tertentu. Anggaran pendidikan nasional mencakup banyak kebutuhan, mulai dari bantuan siswa hingga pengembangan fasilitas dan program pendidikan khusus.
Pemerintah Ingin Meningkatkan Skor PISA dan Mutu Lulusan
Di balik penataan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, pemerintah menargetkan hasil pendidikan yang lebih baik. Peningkatan akses belajar perlu diikuti dengan perbaikan kualitas pembelajaran agar peserta didik tidak hanya dapat bersekolah, tetapi juga memiliki kemampuan yang memadai.
Suahasil menyebut penataan anggaran dilakukan untuk memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Pemerintah ingin meningkatkan skor Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) sekaligus memperbaiki kualitas lulusan.
“Tujuannya adalah mendapatkan outcome pendidikan yang paling maksimal,” ujarnya.
PISA merupakan penilaian internasional yang mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam bidang utama, seperti membaca, matematika, dan sains. Hasil penilaian tersebut kerap digunakan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan.
Peningkatan skor PISA membutuhkan perbaikan yang tidak terbatas pada besarnya dana pendidikan. Kualitas tenaga pendidik, metode pembelajaran, ketersediaan buku dan fasilitas, serta pemerataan akses pendidikan turut berpengaruh terhadap kemampuan siswa.
Karena itu, anggaran pendidikan perlu diarahkan pada program yang dapat memperbaiki proses belajar secara nyata. Bantuan biaya pendidikan dapat membantu siswa tetap bersekolah, sedangkan peningkatan kualitas pengajaran dibutuhkan agar mereka memperoleh hasil belajar yang lebih baik.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dana untuk perbaikan fasilitas benar-benar menjawab kebutuhan sekolah. Pembangunan atau renovasi gedung, misalnya, harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas.
Target peningkatan kualitas lulusan pun berkaitan dengan kemampuan peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Pendidikan yang baik diharapkan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Kepastian Skema Sekolah Gratis Masih Dinantikan
Dengan proyeksi anggaran pendidikan Rp824 triliun pada 2027, perhatian berikutnya tertuju pada hasil akhir penataan yang sedang dilakukan pemerintah.
Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan langsung. Untuk program sekolah gratis, sejumlah hal penting masih perlu dipastikan, mulai dari cakupan jenjang pendidikan, kelompok penerima, jenis biaya yang ditanggung, hingga mekanisme pelaksanaannya.
Kejelasan tersebut diperlukan agar keluarga dapat memahami manfaat yang akan diterima dan mengetahui apakah program berlaku secara menyeluruh atau menyasar kelompok tertentu.
Pemerintah juga perlu menjelaskan hubungan antara program sekolah gratis dan berbagai bantuan pendidikan yang sudah berjalan. Informasi yang terperinci akan membantu masyarakat membedakan dukungan untuk biaya sekolah, bantuan bagi peserta didik, pembiayaan fasilitas, dan program pendidikan khusus.
Pada saat yang sama, pelaksanaan anggaran harus memperhatikan pemerataan antardaerah. Kebutuhan sekolah di wilayah perkotaan dapat berbeda dari daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik, akses transportasi, dan fasilitas belajar.
Oleh sebab itu, besarnya anggaran perlu diikuti perencanaan yang terukur, penyaluran yang tepat sasaran, serta evaluasi terhadap hasil program.
Pernyataan Suahasil pada 9 Oktober 2026 memberikan gambaran bahwa pemerintah masih merancang penggunaan anggaran pendidikan untuk tahun berikutnya. Anggaran Rp824 triliun menjadi dasar pembiayaan berbagai program, tetapi rincian skema sekolah gratis belum dijelaskan secara final dalam keterangan tersebut.
Dengan demikian, hal yang paling dinantikan bukan hanya besarnya anggaran pendidikan 2027, melainkan juga kepastian mengenai program yang akan dijalankan dan manfaat yang dapat diterima masyarakat.
Keberhasilan penataan anggaran nantinya akan dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut memperluas akses pendidikan, mengurangi hambatan biaya, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan Indonesia. (*)
