JI, JAKARTA — Pergantian sejumlah pejabat tinggi Polri pada Jumat, 9 Oktober 2026, membawa perubahan pada posisi pengawasan internal hingga kepemimpinan kepolisian di sejumlah daerah.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memimpin serah terima jabatan (sertijab) lima posisi strategis di Rupattama Mabes Polri, Jakarta.
Salah satu perubahan utama terjadi pada jabatan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Komjen Pol Asep Edi Suheri resmi menggantikan Komjen Pol Wahyu Widada setelah sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Posisi yang ditinggalkan Asep di Polda Metro Jaya kemudian dipercayakan kepada Komjen Pol Dadang Hartanto. Namun, Dadang tidak melanjutkan kepemimpinannya di Jakarta karena mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Maluku, menggantikan pejabat sebelumnya.
Selain pergantian pada jajaran pimpinan pusat dan Polda Metro Jaya, rotasi juga menyentuh kepolisian di Jawa Timur dan Bali. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi yang mencakup sejumlah wilayah dengan karakteristik tantangan keamanan berbeda.
Serah terima jabatan yang berlangsung di Markas Besar Polri itu menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi para pejabat yang mendapat penugasan. Mereka diharapkan mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Asep Edi Suheri Pindah dari Polda Metro Jaya ke Jabatan Irwasum
Penunjukan Komjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri menjadi salah satu perhatian utama dalam rotasi kali ini. Jabatan tersebut memiliki peran penting dalam pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan tata kelola organisasi kepolisian.
Sebagai pejabat yang menangani fungsi pengawasan, Irwasum memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan Polri sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Perubahan kepemimpinan pada posisi tersebut sekaligus membawa Asep meninggalkan Polda Metro Jaya, wilayah yang memiliki dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang kompleks. Jakarta dan kawasan sekitarnya menghadapi berbagai kebutuhan pengamanan, mulai dari aktivitas masyarakat perkotaan hingga penanganan perkara kriminal dan pengaturan lalu lintas.
Posisi Kapolda Metro Jaya kini diisi Komjen Pol Dadang Hartanto. Pergantian ini menjadi bagian dari penataan kepemimpinan yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan program dan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah tersebut.
Setelah itu, Dadang mendapat penugasan sebagai Kapolda Maluku. Pergantian kepemimpinan di wilayah tersebut juga menjadi bagian dari rotasi pejabat tinggi yang dilakukan secara bersamaan.
Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang membutuhkan koordinasi pengamanan antardaerah, pelayanan kepolisian yang menjangkau masyarakat di berbagai pulau, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan penugasan baru tersebut, Dadang diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab sesuai kebutuhan organisasi dan kondisi keamanan di wilayah Maluku.
Jawa Timur dan Bali Juga Mengalami Pergantian Kapolda
Rotasi jabatan Polri pada 9 Oktober 2026 tidak hanya menyasar jajaran pimpinan di Jakarta. Kepemimpinan kepolisian di Jawa Timur dan Bali juga mengalami perubahan.
Irjen Pol Dekananto Eko Purwono resmi menjabat Kapolda Jawa Timur, menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto.
Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas masyarakat dan mobilitas ekonomi yang tinggi. Pelaksanaan tugas kepolisian di provinsi ini mencakup pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan tindak kriminal, pengaturan lalu lintas, serta pemeliharaan stabilitas keamanan di berbagai kabupaten dan kota.
Pergantian Kapolda diharapkan tidak mengganggu kesinambungan program yang telah berjalan. Pada saat bersamaan, pejabat baru memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakan operasional dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi keamanan.
Perubahan berikutnya berlangsung di Polda Bali. Irjen Pol Pasma Royce resmi menggantikan Irjen Pol Daniel Adityajaya sebagai Kapolda Bali.
Bali memiliki kebutuhan pengamanan yang berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata, mobilitas wisatawan, kegiatan ekonomi, dan penyelenggaraan berbagai acara berskala nasional maupun internasional.
Kondisi tersebut membuat pelayanan kepolisian di Bali tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak kriminal, tetapi juga dengan upaya menjaga keamanan lingkungan, kelancaran mobilitas, serta kenyamanan masyarakat dan pengunjung.
Kepemimpinan baru diharapkan mampu menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan pariwisata, dan unsur masyarakat dalam menjalankan tugas kepolisian.
Meski masing-masing wilayah memiliki tantangan berbeda, para pejabat baru tetap dituntut menjalankan tugas sesuai kebijakan institusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Polri Sebut Mutasi Berdasarkan Kompetensi dan Rekam Jejak
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi.
Menurut Johnny, penempatan pejabat mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Pertimbangan tersebut diperlukan agar setiap personel dapat menjalankan tanggung jawab sesuai jabatan yang diberikan.
Johnny menegaskan bahwa pergantian jabatan bukan hanya berkaitan dengan perpindahan posisi, melainkan juga upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel yang dinilai sesuai dengan kebutuhan institusi.
“Penempatan personel mempertimbangkan kompetensi, kapabilitas, dan integritas,” kata Johnny dalam keterangannya pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama yang telah menjalankan tugas dan memberikan kontribusi selama menduduki jabatan masing-masing.
Penghargaan terhadap pengabdian pejabat sebelumnya menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan. Dalam organisasi besar seperti Polri, kesinambungan tugas tetap diperlukan agar perubahan pejabat tidak menghambat pelaksanaan program yang sedang berjalan.
Pada saat bersamaan, pejabat baru diharapkan mampu membawa kemampuan dan pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja di lingkungan penugasan masing-masing.
Proses mutasi dan rotasi juga menjadi mekanisme pengembangan karier bagi personel kepolisian. Melalui penugasan pada jabatan berbeda, personel dapat memperoleh pengalaman yang lebih luas dalam menjalankan fungsi organisasi dan menghadapi beragam tantangan di lapangan.
Kapolri Tekankan Profesionalisme dan Integritas
Dalam rangkaian pergantian jabatan tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto berharap para pejabat baru menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab.
Integritas menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Selain memiliki kemampuan teknis dan kepemimpinan, pejabat Polri dituntut menjaga etika serta memastikan kewenangan dijalankan sesuai ketentuan.
Tuntutan tersebut berlaku bagi pejabat yang bertugas di bidang pengawasan internal maupun para Kapolda yang memimpin satuan kewilayahan.
Bagi Irwasum Polri, pengawasan internal memiliki arti penting untuk mendukung kepatuhan terhadap aturan dan pelaksanaan tugas organisasi. Sementara itu, Kapolda bertanggung jawab memastikan fungsi kepolisian berjalan di wilayah masing-masing, termasuk dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kapolri juga mengharapkan para pejabat baru dapat memastikan pelayanan kepolisian tetap optimal di tengah perubahan situasi keamanan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Tanggung jawab tersebut mencakup penanganan laporan masyarakat, pelaksanaan tugas penegakan hukum, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Johnny menegaskan bahwa kehadiran Polri harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Karena itu, pejabat baru diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan pelayanan dan perlindungan masyarakat berjalan dengan baik.
Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Pejabat Baru
Pergantian lima jabatan strategis ini menempatkan para pejabat baru pada tanggung jawab untuk menjaga kinerja organisasi sekaligus memperkuat hubungan kepolisian dengan masyarakat.
Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan atau pergantian pejabat. Kepercayaan tersebut juga bergantung pada pelaksanaan tugas sehari-hari, kualitas pelayanan, transparansi penanganan perkara, dan konsistensi penegakan hukum.
Di tingkat kewilayahan, masyarakat akan berhadapan langsung dengan pelaksanaan kebijakan kepolisian melalui kantor-kantor polisi dan petugas di lapangan.
Oleh sebab itu, kepemimpinan Kapolda memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan institusi diterapkan secara konsisten.
Sementara itu, pengawasan internal menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pelaksanaan tugas organisasi tetap berada dalam koridor aturan.
Keduanya saling berkaitan dalam mendukung kinerja institusi dan menjaga akuntabilitas.
Rotasi yang berlangsung di Mabes Polri pada Jumat, 9 Oktober 2026, mencakup jabatan Irwasum Polri, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Maluku, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Bali.
Dengan penempatan baru tersebut, Polri mengharapkan para pejabat dapat segera menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
Hasil dari rotasi ini nantinya akan dinilai melalui pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah penugasan.
Pergantian jabatan menjadi awal dari tanggung jawab baru.
Tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan kepemimpinan benar-benar diikuti peningkatan kinerja dan pelayanan kepolisian yang profesional, berintegritas, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*)
