JAKARTA – Indonesia disebut siap kembali masuk pasar ekspor beras setelah pemerintah mengamankan kontrak pengiriman hingga 500 ribu ton beras ke Malaysia. Ekspor tersebut dilakukan di tengah meningkatnya stok beras nasional yang disebut telah mencapai sekitar 5,3 juta ton dan membuat kapasitas gudang Bulog penuh.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah memilih opsi ekspor karena biaya penyimpanan tambahan di gudang swasta dinilai lebih mahal.
“Gudang Bulog sudah penuh, maka perlu disewa gudang-gudang swasta, dan itu mahal. Karena lebih murah kita ekspor, dan sudah diputuskan ada kontrak 500 ribu ton ke Malaysia, negeri tetangga, Negeri Jiran. Menguntungkan kontraknya, dan Indonesia jadi penghasil ekspor lagi setelah 42 tahun,” kata Hashim dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Hashim menyebut kontrak tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk kembali menjadi negara eksportir beras setelah 42 tahun.
Menurut Hashim, tingginya stok beras nasional menjadi salah satu dampak dari peningkatan produksi dalam negeri.
Ia menyebut stok beras saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut membuat gudang milik Perum Bulog tidak lagi mencukupi untuk menampung seluruh cadangan.
Pemerintah, kata dia, sebenarnya dapat menyewa gudang milik swasta. Namun, biaya yang harus dikeluarkan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan memanfaatkan kelebihan stok untuk ekspor.
Hashim mengatakan kontrak ekspor 500 ribu ton beras ke Malaysia telah diputuskan dan dinilai menguntungkan Indonesia.
Hashim juga mengaitkan kondisi tersebut dengan capaian swasembada beras nasional.
Ia memberikan apresiasi terhadap program Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurut Hashim, target swasembada beras yang sebelumnya dipatok tercapai pada 2029 telah terealisasi tiga tahun lebih cepat.
“Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Amran Sulaiman, itu sangat-sangat berhasil. Sangat sukses, begitu sukses dan begitu efisien. Target swasembada beras tercapai 3 tahun sebelumnya, seharusnya 2029, ternyata Kementerian Pertanian sudah bisa melaksanakan 3 tahun lebih awal,” ujar Hashim.
Klaim mengenai tercapainya swasembada tiga tahun lebih cepat juga disampaikan Hashim dalam sejumlah forum pada 6-7 Oktober 2026.
Melimpahnya stok beras juga disebut berdampak terhadap rencana perluasan lahan sawah.
Hashim mengatakan pemerintah tidak lagi perlu menjalankan rencana perluasan lahan sawah hingga 2 juta-3 juta hektare yang sebelumnya diumumkan.
“Pak Amran bilang ke saya, pemerintah sekarang tidak perlu lagi melaksanakan perluasan lahan sawah. Yang 2 juta ha, 3 juta ha yang diumumkan 2 tahun lalu itu tidak perlu lagi. Kita sudah swasembada pangan,” ujar Hashim.
Sebelumnya, Hashim juga menyampaikan pemerintah tidak perlu memperluas penanaman padi di kawasan hutan karena stok beras yang tersedia dinilai sudah mencukupi. Pemerintah disebut lebih memilih meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada.
Selain produksi dan ekspor, Hashim menyoroti kebijakan pemerintah terkait harga pembelian beras dari petani dan harga pupuk.
Menurutnya, harga yang dibayarkan pemerintah kepada petani beras telah dinaikkan hingga 50 persen. Pada saat yang sama, harga pupuk urea disebut dipangkas 20 persen.
“Harga yang kita bayar ke petani beras, petani sawah, dinaikan 50%. Ini sebenarnya market measures. Kita memberikan insentif, rangsangan kepada petani, dan harga pupuk urea dipotong 20%. The cost of production turun, dan harga pengadaan dari pemerintah naik,” kata Hashim.
Menurut Hashim, kombinasi kenaikan harga pembelian di tingkat petani dan penurunan biaya produksi melalui harga pupuk menjadi bagian dari kebijakan untuk memberikan insentif kepada petani. (*)
