JAKARTA – Muhammad Sarmuji resmi menjadi Menteri Perindustrian setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Sarmuji menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.
Sarmuji mengaku baru menerima kepastian penunjukannya pada pagi hari sebelum pelantikan. Meski datang secara mendadak, ia langsung menyoroti besarnya peran sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Saya dapat kabar kepastiannya tadi pagi. Ini adalah tugas yang barangkali cukup berat, karena sektor industri harus jadi leverage atau jadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja,” kata Sarmuji seusai pelantikan.
Pelantikan Sarmuji berlangsung dalam rangkaian perombakan Kabinet Merah Putih. Pengangkatannya tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.
Sarmuji Akan Petakan Persoalan Industri
Sebagai Menteri Perindustrian yang baru, Sarmuji mengatakan dirinya akan lebih dulu mengenali berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri.
Ia menyebut sektor padat karya, termasuk industri alas kaki dan tekstil, sebagai bagian yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.
Sarmuji mengatakan pemerintah perlu melihat persoalan industri secara menyeluruh sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Pihaknya perlu mengidentifikasi dan membenahi berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri secara bertahap,” kata Sarmuji.
Menurut Sarmuji, pemerintah juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung pertumbuhan sektor industri.
Dorong Sinergi Lintas Kementerian
Sarmuji menyebut Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai kementerian yang perlu bekerja bersama.
Ia menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki keterkaitan dengan kebijakan impor barang yang sebenarnya dapat diproduksi industri dalam negeri.
Sementara itu, Sarmuji menyebut Kementerian Keuangan memiliki peran dalam pemberian insentif bagi industri agar dapat berkembang.
“Kementerian Perdagangan karena nanti akan berkaitan dengan apakah kita perlu buka impor industri yang bisa kerjakan sendiri. Dengan Menteri Keuangan, kita harus minta insentif untuk industri supaya tumbuh,” ujar Sarmuji.
Ia juga mengaitkan sektor industri dengan agenda hilirisasi. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan pemerintah dalam pengembangan industri nasional.
Soal Koordinasi dengan Kementerian Hilirisasi
Saat ditanya mengenai kemungkinan Kementerian Perindustrian berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sarmuji memberikan jawaban singkat.
“Sepertinya, sepertinya,” kata Sarmuji.
Sarmuji sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Ia kemudian masuk dalam jajaran menteri yang dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bahlil Sebut Penunjukan Menteri Hak Presiden
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut menanggapi pelantikan Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Bahlil menegaskan pengangkatan Sarmuji merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri berada di tangan presiden dalam sistem presidensial.
“Teman-teman harus kita tahu bahwa dalam sistem presidensial, mengangkat, memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Bahlil seusai pelantikan.
Dengan jabatan barunya, Sarmuji kini memimpin Kementerian Perindustrian pada periode pemerintahan Prabowo. Ia menyatakan akan lebih dulu memetakan persoalan industri sebelum menentukan langkah untuk memperkuat sektor tersebut. (*)
